LSM: Aktivis Papua Tidak Layak Dijerat Makar

LSM: Aktivis Papua Tidak Layak Dijerat Makar
Massa yang tergabung dalam Mahasiswa Papua Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme menggelar unjuk rasa di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Erwin C Sihombing / FMB Senin, 2 September 2019 | 18:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penerapan pasal makar terhadap delapan mahasiswa Papua lantaran mengibarkan bendera bintang kejora saat aksi di depan Istana Negara belum lama ini dianggap berlebihan. Aparat hukum diharapkan bertindak lebih hati-hati dalam menerapkan pasal makar yang terkesan memberangus kebebasan ekspresi, diskusi dan menyampaikan pendapat politik.

"Bendera bintang kejora adalah simbol yang sudah menjadi kultur bagi masyarakat Papua, sehingga demonstrasi dengan menggunakan bendera bintang kejora adalah sebuah ekspresi kultural, sehingga tidak dapat dikatakan adanya makar," kata Direktur Program ICJR, Erasmus Napitupulu, di Jakarta, Senin (2/9/2019).

Apabila pasal makar dipaksakan terhadap aktivis Papua yang menggelar aksi dengan tuntutan agar pemerintah bekerja cepat menangani perkara pelecehan dan diskriminasi ras terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, hal itu malah dikhawatirkan bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin hak atas berekspresi dan berpendapat termasuk ekspresi dan pendapat politik.

"Dalam beberapa aksi dan demontrasi tersebut, banyak masyarakat yang kemudian meneriakkan hak untuk menentukan nasib sendiri dan mengibarkan bendera bintang kejora," tekan Erasmus.

Deputi Direktur Advokasi ELSAM Andi Muttaqien menambahkan, kepolisian harus bersikap proporsional dalam menangani perkara yang berkaitan dengan Papua. Setidaknya dalam memahami serangkaian aksi demonstrasi baik yang digelar di Jakarta maupun di Papua didasari masalah pelecehan dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua.

Dia menegaskan aksi demonstrasi yang digunakan sebagai sarana untuk menyatakan pendapat politik tidak tepat dijerat makar. Setidaknya penyidik Polri dalam menangani perkara delapan aktivis Papua menguasai rumusan pasal 87 KUHP yang menyatakan tindakan makar harus dilatari niat dan permulaan pelaksanaan untuk memisahkan sebagian wilayah negara.

"Aparat Kepolisian harus berhati-hati dalam menggunakan pasal makar bagi mahasiswa dan aktivis Papua, serta memberikan akses yang seluas-luasnya terhadap para mahasiswa dan aktivis tersebut untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan hukum dari pengacara. Mereka harus dilepaskan apabila tidak ada tindakan yang memang dapat dijerat dengan makar," kata Andi. 



Sumber: Suara Pembaruan