Pakar Hukum Unpar: Pegawai KPK Perlu "Di-Lemhannas-kan"

Pakar Hukum Unpar: Pegawai KPK Perlu
Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Bandung, Liona Nanang Supriatna. ( Foto: istimewa )
Asni Ovier / AO Selasa, 3 September 2019 | 20:29 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mewajibkan seluruh pimpinan Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK) yang baru serta sekitar 1.500 pegawai di lembaga itu untuk mengikuti pendidikan yang rutin diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Pendidikan di Lemhannas penting untuk menepis dan atau menghilangkan stigma yang mulai berkembang saat ini bahwa beberapa pegawai KPK telah terpapar radikalisme.

Pandangan itu disampaikan pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Liona Nanang Supriatna di Bandung, Selasa (3/9/2019). Menurut Liona, tugas dan fungsi Lemhannas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia adalah membantu Presiden dalam hal menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan Pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal.

"Lemhannas juga bertugas menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Liona.

Selain itu, Lemhannas juga menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa. "Itu yang perlu dimengerti oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Lemhannas didirikan pada 1965 oleh Presiden Soekarno,” kata Liona.

Menurut alumnus PPRA LVIII Lemhannas itu, publik mengakui prestasi KPK yang menuai kesuksesan dengan melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah koruptor. Namun, ujarnya, saat ini ada kekhawatiran bahwa di dalam tubuh KPK sedang tidak sehat, karena terjadi perkembangan paham radikalisme.

Hal ini, kata Liona Nanang Supriatna sangat membahayakn dan mengkhawatirkan. Kondisi ini tanpa disadari justru memperlemah KPK dari dalam, mengingat ada dugaan OTT yang selama ini dilakukan tidak transparan, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa KPK "pilih bulu" serta ada muatan politik.

Sinyalemen yang berkembang dalam masyarakat bahwa KPK sudah terpapar radikalisme, kata Liona, semakin terlihat ketika penjaringan omisioner KPK yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar tidak ada calon pimpinan KPK yang terpapar radikalisme.

“Radikalisme itu merupakan jaringan, sehingga harus diputus berdasarkan jaringan pula dan oleh mereka yang memiliki jaringan tersebut. Dalam konteks ini, tepat jika pemerintah menggunakan Lemhannas dalam melaksanakan pembekalan untuk para pegawai KPK, mengingat Lemhannas memiliki jaringan yang amat luas,” ujar Liona.

Menurut dia, penyiapan kader dan pemantapan pimpinan KPK harus berujung pada pegawai KPK yang berwawasan Nusantara, geopolitik, dan geostrategis Indonesia dengan berpijak pada ideologi negara, yakni Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Liona juga mendukung jika seluruh aparat sipil negara (ASN), pegawai BUMN atau juga pengajar perguruan tinggi serta pendidikan dasar dan menengah juga di-Lemhannas-kan.

"Tuntutan utama adalah seluruh jajaran KPK harus Pancasilais dan tidak membiarkan nilai-nilai lain yang bertentangan dengan Pancasila hidup berkembang di KPK. KPK harus menjadi ujung tombak memperbaiki kehidupan bernegara dan berbangsa dengan lebih dulu menginstrospeksi dan memperbaiki diri. KPK juga harus memastikan dan menjamin bahwa 'sapu' yang digunakan untuk membersihkan juga bersih," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com