PKB Berkomitmen Tuntaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

PKB Berkomitmen Tuntaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berfoto bersama aktivis perempuan di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu, 4 September 2019. ( Foto: is )
Yustinus Paat / AO Rabu, 4 September 2019 | 21:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dikunjungi belasan aktivis perempuan dari berbagai organisasi perempuan, yakni Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), Forum Pengadaan Layanan, Pengacara Publik dan Fatayat NU, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menegaskan, PKB berkomitmen untuk menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual tahun ini.

"PKB berusaha sekuat tenaga menuntaskan RUU tersebut tahun ini. Fenomena kekerasan seksual sudah sangat meresahkan," kata Gus Imin di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Rabu (4/9/2019). Dia bahkan telah memerintahkan kadernya yang duduk di Komisi VIII DPR untuk terus mengawal RUU tersebut sampai selesai dan melakukan pendekatan kepada fraksi lain.

"Posisi PKB saat ini adalah berupaya merangkul dan meyakinkan seluruh fraksi di DPR, terutama kepada fraksi-fraksi yang terlanjur gengsi supaya bisa mengesahkan RUU tersebut," kata dia.

Gus Imin meyakini seluruh fraksi di DPR paham kalau RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat penting bagi para korban. RUU itu nantinya bakal membuka akses yang cukup bagi korban kekerasan seksual untuk mencari keadilan.

"Sekali lagi, bagi PKB, RUU ini penting untuk segera disahkan. Kami ingin subtansinya terlaksana. Tidak penting pencitraan. Semua pihak harus dapat melihat bahwa bahaya kekerasan seksual di Tanah Air sangat menakutkan," ucapnya.

Sebelumnya, para aktivis perempuan tersebut mengapresiasi kerja dan perjuangan PKB dalam meoloskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari awal sampai akhir. Mereka pun meminta Gus Imin memerintahkan kader PKB di Komisi VIII yang saat ini memimpin panitia kerja (Panja) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk fokus mengesahkan RUU tersebut.

Mereka menyadari kalau nama RUU tersebut menguntungkan salah satu partai, dan saat ini tengah digodok untuk diganti namanya. Namun, yang terpenting dari semua itu ada tiga subtansi, yakni tindak pidananya yang harus jelas, perlindungan kepada korban, dan sanksi yang diberikan kepada pelaku.



Sumber: BeritaSatu.com