3 OTT dalam 2 Hari, KPK: Penindakan dan Pencegahan Korupsi Sama Pentingnya

3 OTT dalam 2 Hari, KPK: Penindakan dan Pencegahan Korupsi Sama Pentingnya
Basaria Panjaitan. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / JAS Kamis, 5 September 2019 | 07:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali gencar menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Dalam dua hari berturut-turut, lembaga antirasywah itu telah melancarkan tiga kali operasi senyap di Sumatera Selatan, Jakarta hingga Kalimantan Barat.

Pada Senin (2/9/2019), KPK menangkap Bupati Muara Enim, Ahmad Yani; pemilik PT Enra Sari, Robi Okta Fahlefi; serta Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar dan sejumlah pihak lain. Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Muara Enim.

Pada hari yang sama, Senin (2/9/2019) hingga Selasa (3/9/2019), Tim Satgas KPK melalui OTT membongkar kasus dugaan suap distribusi gula di PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III). Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan Dirut PTPN III, Dolly Pulungan; Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana; dan pengusaha gula yang juga bos PT Fajar Mulia Transindo Pieko Nyotosetiadi sebagai tersangka.

Tak berhenti sampai disitu, pada Selasa (3/9/2019), tim Satgas KPK menangkap Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, dan enam orang lainnya dalam operasi senyap di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Dari OTT ini, KPK menetapkan Suryadman dan Kadis PUPR Pemkab Bengkayang Alexius bersama lima pengusaha yakni Rodi, Yosef, Nelly Margaretha, Bun Si Fat, dan Pandus sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek di Pemkab Bengkayang.

Dengan tiga OTT di sejumlah daerah dalam dua hari berturut-turut itu, secara total, lembaga ini telah melancarkan 16 OTT sepanjang tahun ini.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menegaskan penindakan dan pencegahan korupsi sama pentingnya dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Bahkan, KPK berupaya konsisten menangani perkara korupsi melalui OTT atau cara lainnya.

“OTT ataupun penanganan perkara dengan cara lain perlu terus dilakukan secara konsisten, sebagaimana halnya dengan upaya pencegahan korupsi,” kata Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Basaria menyatakan OTT bukan satu-satunya upaya KPK memberangus korupsi di Tanah Air. Namun, penindakan tidak bisa berhenti selama pejabat atau penyelenggara negara masih terus mencuri uang rakyat.

"Jika kejahatan korupsi telah terjadi, KPK sebagai penegak hukum tidak boleh diam," tegasnya.

Selain penindakan korupsi yang salah satunya dilakukan melalui OTT, Basaria menyatakan pencegahan terus dilakukan KPK jika korupsi belum terjadi. Dikatakan terdapat banyak instrumen pencegahan korupsi yang menjadi kewenangan KPK yang diatur dalam undang-undang. Beberapa di antaranya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), pelaporan gratifikasi, dan pendidikan antikorupsi.

Tak hanya itu, kata Basaria, KPK juga telah membuat terobosan untuk memaksimalkan fungsi trigger mechanism dengan membentuk unit koordinator wilayah. Namun Basaria menekankan, pencegahan korupsi tidak akan maksimal selama ada komitmen dari institusi terkait, baik pemerintah pusat dan daerah, parlemen, instansi lain, serta entitas politik.

“Apalagi korupsi yang cukup banyak terjadi adalah yang dilakukan oleh aktor politik, sehingga jika kita bicara tentang keberhasilan pencegahan benar-benar dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa ini," katanya.

Sebelumnya, Komisioner KPK lainnya, Laode M Syarif mengatakan, OTT masih dibutuhkan sebagai bagian dari upaya memberantas korupsi. Syarif menekankan, sebagai penegak hukum, KPK tidak boleh membiarkan terjadinya kejahatan.

"Ini namanya membiarkan kejahatan terjadi. Ini nggak boleh," tegasnya.

Syarif mengatakan, pejabat lembaga antikorupsi di Hongkong atau Independent Comission Against Corruption (ICAC) menyebut pencegahan korupsi yang efektif adalah penindakan yang konsisten. Hal ini lantaran tujuan penegakan hukum adalah efek jera.

Namun, Syarif menekankan hal tersebut bukan berarti KPK meninggalkan upaya pencegahan korupsi. Ditegaskan Syarif, KPK saat ini terus berupaya menyeimbangkan penindakan dan pencegahan korupsi.

"Kalau kami sekarang keseimbangan antara pencegahan dan penindakan harus sama," katanya.

Syarif mengatakan, OTT yang dilancarkan KPK tak lebih dari 10 persen dari seluruh perkara yang ditangani. Untuk itu, Syarif membantah jika ada pihak yang menyebut OTT sebagai parade. "OTT kami hitung paling tidak ada 10 persen. Kurang dari 10 persen," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan