Revisi UU Dinilai Dapat Bantu KPK Berantas Korupsi

Revisi UU Dinilai Dapat Bantu KPK Berantas Korupsi
Ilustrasi KPK (Foto: BeritaSatu Photo/Danung Arifin)
Fana Suparman / WBP Sabtu, 7 September 2019 | 20:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Prokontra revisi UU nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergulir. KPK menolak usulan DPR merevisi UU ini karena dinilai dapat melemahkan bahkan melumpuhkan KPK. Sementara DPR ngotot dengan draf yang mereka susun, termasuk poin-poin pengawasan terhadap Lembaga Antikorupsi.

Masyarakat Penegak Demokrasi menilai KPK menjadi lembaga superbody. Bahkan, KPK merasa sebagai lembaga penegak hukum 'di atas' penegak hukum lainnya.

"KPK sudah kehilangan marwah. Banyak kasus yang bertahun-tahun dibiarkan tanpa kejelasan. Seakan menyandera nasib seseorang," kata perwakilan Masyarakat Penegak Demokrasi, Sahrul MS saat menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Sahrul menilai revisi UU KPK dapat mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga antikorupsi yang serius dan tak tebang pilih dalam memberantas korupsi. "Bahwa revisi UU KPK justru untuk memperkuat KPK itu sendiri, bukan melemahkan," ungkap Sahrul MS.

Untuk itu, Sahrul meminta DPR melanjutkan revisi UU KPK untuk mengembalikan fungsi KPK sebagai lembaga antikorupsi. "DPR juga harus menetapkan 10 capim KPK sebagai apresiasi kinerja pansel selama ini," tandas Sahrul MS.

Dalam kesempatan ini, Sahrul juga mengkritik aksi pegawai KPK Jumat (6/9/2019) kemarin yang dianggap berlebihan. Menurutnya, sebagai lembaga negara, KPK seharusnya memberikan masukan melalui sarana yang sesuai dengan koridor. "Justru itu memberi signal ke publik untuk mendelegitimasi kerja Pansel KPK. Seharusnya KPK memberikan masukan, bukan malah berdemo," kata Sahrul MS.



Sumber: Suara Pembaruan