Puluhan Dosen UI Tolak Revisi UU KPK

Puluhan Dosen UI Tolak Revisi UU KPK
Ilustrasi Universitas Indonesia. ( Foto: Antara )
Yuliantino Situmorang / YS Senin, 9 September 2019 | 11:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Puluhan dosen Universitas Indonesia (UI) dari berbagai fakultas menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang telah disetujui oleh seluruh anggota DPR.
Hingga Senin (9/9/2019) pukul 07.10 WIB, sebanyak 97 dosen UI sudah menandatangani seruan penolakan itu. Disebutkan, jumlahnya akan terus bertambah.

“Rakyat Indonesia dikejutkan oleh sidang Paripurna DPR yang menyetujui Usulan Revisi UU KPK. Proses pembahasan RUU dilakukan tanpa mengindahkan aspek transparansi, aspirasi, dan partisipasi publik,” demikian pengantar seruan para dosen UI itu.

Disebutkan, isi revisi RUU KPK justru melemahkan KPK. Padahal, KPK adalah amanah reformasi dalam upaya melawan korupsi. Penanggulangan korupsi adalah amanah reformasi sekaligus amanah konstitusi.

“Mengingat tujuan kemerdekaan RI tidak akan tercapai selama korupsi marak di Indonesia, kami dosen Universitas Indonesia yang bertanda tangan di bawah ini menentang setiap upaya pelemahan penanggulangan korupsi,” demikian isi seruan itu.

Tidak Transparan
Sementara itu, pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum UI yang juga salah satu penandatangan seruan penolakan itu, Novrizal Bahar mengatakan, setiap pembuatan UU baru ataupun perubahan UU seharusnya didahului pembuatan Naskah Akademik (NA) dan RUU yang disosialisasikan ke masyarakat, khususnya kepada kelompok-kelompok masyarakat yang merupakan stake holders yang paling dekat mengalami akibat dari UU baru ataupun perubahan UU tersebut.

“Terkait atau revisi UU KPK ini, NA dan RUU seharusnya disosialisasikan ke LSM-LSM yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi dan KPK sendiri. Seyogyanya, minimal ada masukan dari mereka sebagai wakil dari masyarakat yang menyampaikan suara dan aspirasi ke DPR, sebagai lembaga yang punya kewenangan merumuskan atau membuat UU,” papar Novrizal.

Selain itu, tambah dia, sangat penting juga untuk mendapatkan masukan dari lembaga akademik atau perguruan tinggi yang terkait substansi UU.

Terkait revisi UU KPK ini, NA dan RUU-nya idealnya dimintakan terlebih dahulu komentar dari berbagai fakultas hukum. Dan yang tidak kalah penting juga apakah RUU Perubahan KPK itu termasuk dalam prioritas Proglegnas tahun ini?

“Nah, semua proses tersebut tidak dilalui oleh DPR dalam membuat revisi UU KPK. Inilah yang dimaksud dengan tidak adanya transparansi dalam pembuatan revisi RUU KPK ini,” ujar Novrizal.

Ia menambahkan, walaupun dari sisi legalitas, DPR periode saat ini (2014-2019) tetap mempunyai kewenangan membuat UU, namun dari sisi legitimasi, sebenarnya sudah sangat kurang. Sebab, masa kerjanya sudah mau berakhir. Akhirnya, DPR dituduh oleh rakyat hanya ingin menggolkan agenda politik di saat-saat injury time, tanpa peduli lagi dampak dari UU yang dibuatnya.

“Sebaiknya, jika DPR dan Pemerintah ingin membuat revisi UU dari sebuah lembaga negara, seharusnya dibuat dulu ukuran-ukuran, alasan-alasan, atau urgensinya mengapa revisi itu diperlukan, lalu disosialisasikan, dan diminta masukan dari para stakeholders UU itu,” tutur dia.

Berikut nama dosen UI yang menandatangani seruan penolakan revisi UU KPK yang beredar di kalangan jurnalis:

1. Imam B. Prasodjo (FISIP-UI)
2. Meuthia Ganie-Rochman (FISIP-UI)
3. Lucia Ratih Kusumadewi (FISIP-UI)
4. Evelyn Suleeman (FISIP-UI)
5. Yosef Hilarius Timu Pera (FISIP-UI)
6. Lugina Setyawati (FISIP UI)
7. Putu Chandra Dewi Kardha (FISIP UI)
8. Erna Karim (FISIP-UI)
9. Kamanto Sunarto (FISIP-UI)
10. Titi Sulastri (FISIP-UI)
11. Francisia Seda (FISIP-UI)
12. Lidya Triana (FISIP UI)
13. Nur.Iman Subono (FISIP UI)
14. Sri Budi Eko Wardani (FISIP UI)
15. Nurul Nurhandjati (FISIP UI)
16. Riaty Raffiudin (FISIP UI)
17. Sulystiowati Irianto (FH UI)
18. Teguh Dartanto (FEB UI)
19. Donny Gahral (FIB UI)
20. Chan T Basaruddin (Fasilkom UI)
21. Ade Azurat (Fasilkom UI)
22. Bagus Takwin (FPsi UI)
23. Putu Wuri Handayani (Fasilkom UI)
24. Yugo K Isal (Fasilkom UI)
25. Heru Suhartanto (FasilkomUI)
26. Nurul Nurhandjati (FISIP UI)
27. Hurriyah (FISIP UI)
28. Panji Anugrah (FISIP UI)
29. Aditya Perdana (Fisip UI)
30. Isbodroini Suyanto( FISIPUI)
31. Cecep Hidayat (FISIP UI)
32. Andrinof A Chaniago (FISIP UI)
33. Teguh Kurniawan (FIA UI)
34. Johanna Debora Imelda (FISIP UI)
35. Irwan Martua Hidayana (FISIP UI)
36. Evi Fitriani (FISIP UI)
37. Vishnu Juwono (FIA UI)
38. Sri Murni (FISIP UI)
39. Manneke Budiman (FIB UI)
40. Melani Budianta (FIB UI)
41. Iqrak Sulhin (FISIP UI)
42. Suraya Affif (FISIP UI)
43. Mas Achmad Santosa (FHUI)
44. Yunus Husein ( FHUI)
45. Erna Dinata (FISIP)
46. Fariz Darari (Fasilkom)
47. Denny (Fasilkom)
48. Ida Ruwaida (FISIP)
49. Andi Rahman (FISIP)
50. Diatyka Widya (FISIP)
51.Raphaella D Dwianto (FISIP)
52. Johannes Prio Sambodho (FISIP)
53. Naupal (FIB UI)
54. Meidi Kosandi (FISIP UI)
55. Estu Putri Wilujeng (FISIP-UI)
56. Rosa Diniari (FISIPUI)
57. Vinita Susanti (FISIP UI).
58. Yon Machmudi (FIB UI).
59. Eva Latifah (FIB UI)
60. Shofwan Al Banna C (FISIP UI)
61. Omas Bulan Samosir (FEB UI)
62. Mustofa (FISIP UI)
63. Julia Suleeman (FPsi UI)
64. Andreo W. Atmoko (FIA UI)
65. Evida Kartini (FISIP UI)
66. Lilie M. Roosman (FIB UI).
67. Mayling Oey (FEB)
68. Endah Triastuti (FISIP)
69. Frans Asisi Datang (FIB)
70. Hera Mikarsa (FPsi)
71. Rahmatina A. Kasri (FEB UI)
72. Dwi Martani (FEB UI)
73. Linda Sunarti (FIB UI)
74. Getar Hati (FISIP UI)
75. Yunita T. Winarto (FISIP UI).
76. Sari Viciawati Machdum (FISIP UI)
77. Rizka Halida (F. Psi UI)
78. Joanessa Seda (FIB UI)
79. Ratna Djuwita (FPsi UI)
80. Eko Prasojo (FIA UI)
81. Retno Kusumastuti (FIA UI)
82. Eko Wijayanto (FIB UI
83.Aris Ananta (FEB UI)
84. Arman Nefi (FHUI)
85. Defny Holidin (FIA UI)
86. Desy Hariyati (FIA UI)
87. Inayati (FIA UI)
88. Anron Gunawan (FEB)
89. Fentiny Nugroho (FISIP)
90. Puspitasari (SKSG)
91. Mira Indrawati Pakan (FISIP)
92. Rochwan Achwan (FISIP)
93. Paulus Wirutomo (FISIP)
94. Haula Rosdiana (FIA UI)
95.Wustari Mangundjaya (FPsi UI)
96. Yuli Indrawati (FHUI)
97. Mohammad Novrizal (FHUI)



Sumber: Suara Pembaruan