Indriyanto: LHKPN Saat Seleksi Capim KPK Tak Wajib

Indriyanto: LHKPN Saat Seleksi Capim KPK Tak Wajib
Indriyanto Seno Adji ( Foto: Antara )
Hotman Siregar / JAS Senin, 9 September 2019 | 16:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) kembali menjelaskan kapan seharusnya peserta seleksi melaporkan harta kekayaan atau LHKPN.

Laporan LHKPN merujuk pada merujuk pada Pasal 29 huruf k UU 30/2002 tentang KPK terkait LHKPN.

"Mohon maaf sekali saya juga perumus di dalam UU KPK itu, saya juga pimpinan KPK Plt, dan saya sangat paham sekali mengenai hal tersebut," ujar Indriyanto Seno Adji dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Indriyanto menjelaskan bahwa pemahaman Pasal 29 huruf k UU KPK adalah pengumuman LHKPN bagi pejabat negara saat diumumkan secara definitif sebagai pimpinan KPK.

"Pemahaman yang ada di dalam pasal 29 huruf k, mengenai kata-kata pengumuman, itu harus diartikan pada saat si capim itu sudah diumumkan sebagai pimpinan detinitif," jelasnya.

Kenapa setelah definitif? Indriyanto menyebut hal itu mengingat tidak semua calon pimpinan adalah pejabat negara. Tetapi juga ada dari profesional dan akademisi.

"Itu untuk menjaga jangan terjadi penyimpangan terhadap diskriminasi capim. Karena capim itu pada saat pendaftaran ada yang pegawai negeri, penyelenggara negara, ada juga yang bukan," tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan