Politikus PKB Ingatkan KPK Soal Kasus Suryadharma Ali

Politikus PKB Ingatkan KPK Soal Kasus Suryadharma Ali
Presiden Joko Widodo (tengah) menerima Pansel Capim KPK di Istana Merdeka Jakarta, Senin 2 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Markus Junianto Sihaloho / HA Senin, 9 September 2019 | 19:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Anwar Rachman mengatakan pihaknya akan fokus pada perbaikan kinerja penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu akan menjadi salah satu fokus utama dalam memilih calon pimpinan (Capim) KPK.

Anwar mengambil contoh kasus, ketika Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Saat di awal, KPK menyebutkan Suryadharma yang ketika itu menjabat ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan korupsi dengan kerugian negara Rp 1,3 triliun.

"Bagaimana saat itu masyarakat emosi mendengarnya. Tetapi setelah perkara dinaikkan ke pengadilan, ternyata kerugian negara cuma Rp 1,8 miliar," kata Anwar, Senin (9/9/2019).

Berarti, lanjutnya, proses penetapan tersangka di KPK dilakukan dengan pembuktian tidak cermat. Bisa jadi status tersangka disematkan terlebih dahulu, baru KPK mencari buktinya belakangan.

"Ini penegakan hukum melenceng. Saya tanya ke pimpinan KPK, itu uang 1,3 triliun tolong ditelusuri. Dijawabnya, Pak itu tugas pimpinan (KPK) yang lama, bukan era kami. Kami ingin ini yang diantisipasi dari pimpinan KPK ke depan," kata dia.

Lebih jauh, Anwar mengatakan pihaknya berterima kasih kepada Pansel Capim KPK yang telah bekerja memilih 10 orang calon terbaik. Dia berharap para capim ini tak ada lagi yang asal menjawab dengan ngawur.

"Dulu ada seorang pimpinan KPK dites di DPR. Dia mengatakan kami tidak tunduk kepada undang-undang. Lalu kami kejar dan sampai ke soal status karyawan dan pegawai KPK. Kami tidak tunduk ke undang-undang, pada UU ASN," kata Anwar.

"Sekarang kalau pimpinan KPK saja tidak tunduk ke undang-undang, ya kalau bisa Pansel rekomendasikan saja kepada presiden agar memberhentikan mereka hari ini juga. Sebab hal seperti itu sudah pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap sumpah jabatan."



Sumber: BeritaSatu.com