KPAI: Lanjutkan Audisi Bulu Tangkis Asal Tidak Pakai Logo Djarum

KPAI: Lanjutkan Audisi Bulu Tangkis Asal Tidak Pakai Logo Djarum
Pembukaan audisi umum beasiswa bulutangkis 2019 di dihadiri 900 lebih anak usia 13 tahun ke bawah di GOR Satria, Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu (8/9/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Dina Manafe )
Dina Manafe / IDS Selasa, 10 September 2019 | 13:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lentera Anak kembali menegaskan pihaknya tidak pernah meminta PB Djarum untuk menghentikan audisi umum beasiswa bulu tangkis. Kedua lembaga yang peduli pada perlindungan anak ini mendukung audisi tetap dilaksanakan tahun depan dengan ketentuan semua kegiatannya tidak menampilkan logo atau merek produk.

Ketua KPAI, Susanto mengatakan, KPAI sejak awal tidak mempersoalkan audisi bulu tangkis yang diselenggarakan PB Djarum asalkan tidak memajang logo Djarum. Sebab, ini melanggar UU Perlindungan Anak dan UU Kesehatan yang turunannya adalah PP 109/2012. Sayangnya, narasi yang dibangun dari keputusan Djarum untuk menghentikan audisi umum beasiswa bulu tangkis di tahun 2020 adalah KPAI melarang audisi.

“Kami dukung audisi dan pengembangan bakat di bidang bulu tangkis terus berlanjut agar prestasi anak terus tumbuh dan membanggakan Indonesia ke depan. Namun dalam penyelenggaraannya tidak boleh menggunakan merek, logo, termasuk brand image,” kata Susanto kepada SP, Selasa (10/9) pagi.

Menurut Susanto, pihaknya bersedia membuka dialog dengan PB Djarum untuk menemukan titik temu. Kemungkinan akan disepakati audisi tetap dilaksanakan, tetapi dengan format yang baru. Sedianya hari ini, KPAI, PB Djarum, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan Lentera Anak akan bertemu. Namun, pihak Djarum belum bisa hadir.

Pertemuan rencananya diagendakan ulang pada Kamis (12/9). Menurut Susanto, KPAI tidak ingin membangun konflik dengan PB Djarum. Pihaknya hanya berupaya untuk melaksanakan upaya perlindungan anak khususnya dari paparan promosi rokok, dan memastikan semua pihak mematuhi aturan yang ada.



Sumber: Suara Pembaruan