Dihujat karena Berpolemik dengan Djarum, Lentera Anak: Masyarakat Kurang Pemahaman

Dihujat karena Berpolemik dengan Djarum, Lentera Anak: Masyarakat Kurang Pemahaman
Anak-anak didampingi orang tua antusias mengikuti Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis 2019 di GOR Satria, Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu (8/9/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Dina Manafe )
Dina Manafe / IDS Selasa, 10 September 2019 | 13:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lentera Anak kembali menegaskan pihaknya tidak pernah meminta PB Djarum untuk menghentikan audisi umum beasiswa bulu tangkis. Kedua lembaga yang peduli pada perlindungan anak ini mendukung audisi tetap dilaksanakan tahun depan dengan ketentuan semua kegiatannya tidak menampilkan logo atau merek produk.

Ketua Umum Lentera Anak, Lisda Sundari menilai, masyarakat menyalahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Yayasan Lentera Anak atas keputusan Djarum menghentikan audisi di 2020 adalah wajar karena kurangnya pemahaman. Tidak semua masyarakat mau menerima kenyataan bahwa perusahaan rokok yang telah berpuluh-puluh tahun mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui bulu tangkis itu telah melakukan eksploitasi anak.

Lisda menjelaskan alasan mengapa logo/merek Djarum harus dihilangkan. Djarum dikenal sebagai industri rokok, sehingga pencitraan melalui olah raga bulu tangkis membuat anak mengasosiasikan rokok dengan olahraga, kesehatan, dan citra yang baik.

Padahal kenyataannya tidak demikian. Rokok adalah produk tidak normal karena mengandung zat adiktif dan zat berbahaya lainnya menurut UU Kesehatan. Dalam aturan pelaksananya, yaitu PP 109/2012 secara tegas melarang menggunakan merek dagang dan produk tembakau termasuk brand image pada kegiatan lembaga maupun perorangan. Bahkan pasal 36 ayat 2 PP ini melarang media untuk meliputnya. Sedangkan pasal 47 melarang untuk mengikutsertakan anak dalam kegiatan promosi.

UU Cukai juga dengan tegas menyebutkan rokok bukanlah produk normal, sehingga dikenai cukai, konsumsinya dikendalikan, dan peredarannya perlu diawasi. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melarang iklan, promosi, dan sponsorship rokok untuk mengurangi konsumsi global hingga 30% pada 2025 mendatang. Sementara UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak juga melarang penggunaan badan anak sebagai alat eksploitasi. UU ini melarang tubuh anak

“Faktanya di lapangan, pemasaran industri rokok melalui iklan dan promosi selalu menyasar anak sebagai target. Ini yang kita sesalkan, karena seharusnya bukan hanya negara yang punya tugas untuk melindungi anak dari target pemasaran rokok, tetapi kita semua termasuk industri,” kata Lisda kepada SP, Selasa (10/9/2019).

Maraknya iklan dan promosi ini diduga kuat menjadi pemicu tingginya prevalensi perokok anak 18 tahun ke bawah yang terus meningkat dalam enam tahun terakhir. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2013) menujukkan prevalensi perokok pada usia ini sebesar 7,2%, kemudian meningkat menjadi 8,8% (Sirkesnas) 2016, dan 9,1% (Riskesdas 2018). Padahal pemerintah menargetkan di tahun 2019, prevelensi perokok anak turun sampai 5,4%.

Survei yang dilakukan Lentera Anak tehadap 514 anak sebagai responden menunjukkan, 68% mengintepratasikan tulisan Djarum pada kaos yang dipakai saat audisi sebagai brand image rokok Djarum. Sedangkan sisanya menganggap sebagai ajang kompetisi badminton.

Menurut Lisda, dari pantauan tim Lentera Anak, penyelenggaraan audisi umum beasiswa bulu tangkis di Purwokerto hingga hari ini sudah menunjukkan perubahan berarti. Tidak ada lagi pemasangan merek rokok secara berlebihan. Namun nomor punggung peserta masih mencantumkan nama Djarum, dan kaos panitia bertuliskan Djarum. Lentera Anak mendorong PB Djarum untuk konsisten mematuhi aturan terkait penggunaan logo dan pencitraan merek rokok.

“Kalau di Purwokerto itu masih ada logo, tetapi acaranya tetap berlangsung, maka seharusnya di audisi berikutnya sampai tahun depan tidak ada logo sama sekali. Kita harapkan komitmen Djarum untuk tetap patuh aturan,” kata Lisda.

Menurut Lisda, polemik yang terjadi saat ini hingga KPAI dan Lentera Anak dihujat masyarakat tidak perlu terjadi apabila PB Djarum sejak awal sudah mematuhi aturan. Faktanya, PB Djarum menolak untuk menghilangkan logo/merek secara penuh dalam setiap kegiatan audisi.

Dengan demikian, menurut Lisda, keputusan Djarum untuk mengakhiri audisi beasiswa bulu tangkis di 2020 mendatang disebabkan satu alasan, yaitu Djarum tidak sanggup mematuhi aturan. Djarum hanya mau membantu anak-anak Indonesia menjadi atlet andal dan mengharumkan nama bangsa kalau ada pencitraan merek rokok.



Sumber: Suara Pembaruan