Waketum Gerindra: Revisi UU KPK Buat Legislatif Kebal Hukum

Waketum Gerindra: Revisi UU KPK Buat Legislatif Kebal Hukum
Arief Poyuono
Hotman Siregar / JAS Selasa, 10 September 2019 | 16:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rencana DPR dan Pemerintah akan merevisi UU KPK harus ditolak secara total oleh semua masyarakat Indonesia yang ingin terciptanya pemerintahan yang bersih dari Korupsi

UU KPK yang ada saat ini sudah sangat tepat dalam usaha KPK membabat habis virus-virus kejahatan korupsi yang selama ini  menggerogoti uang negara. Padahal uang negara itu seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia

Total APBN yang dalam lima tahun ini melebihi Rp 2.500 triliun kalau saja tidak dikorup maka masyarakat Indonesia bisa menikmati kesejahteraannya dengan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Defisit BPJS Kesehatan juga tak perlu terjadi.

"Nah jika revisi UU KPK yang akan dilakukan DPR dan Pemerintah yang tujuannya akan melemahkan KPK dalam melakukan tindakan pemberantasan Korupsi maka akan berdampak pada tumbuhnya virus menjadi monster korup di Indonesia. Dan ini berbahaya APBN bisa bocor hingga 50 persen karena dikorupsi para oknum anggota legislatif dan eksekutif," ujar Waketum Gerindra Arief Poyuono di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Menurut Arief, revisi UU KPK itu bertujuan untuk mempermudah eksekutif dan legislatif melakukan perampokan uang negara. Karena ada clausul dalam draft UU KPK nantinya yang akan memberikan hak kekebalan hukum bagi para anggota legislatif dan eksekutif jika terdeteksi adanya Korupsi yang melibatkan mereka.

"Revisi akan menambah pasal agar KPK bisa memberikan SP3 bagi seseorang yang terlibat Korupsi," ungkapnya.

Oleh karena itu, Arief mendesak seluruh elemen masyarakat mengepung DPR dan Istana untuk menolak revisi UU KPK yang akan digunakan untuk merampok uang negara.

"Kita akan berikan dukungan pada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan revisi UU KPK yang mana revisi UU KPK itu sebagai upaya untuk menggagalkan Joko Widodo dalam menciptakan pemerintahan yang bersih," tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan