Revisi UU KPK Harus Didorong untuk Kepastian Hukum

Revisi UU KPK Harus Didorong untuk Kepastian Hukum
Demontrasi mendukung revisi Undang-Undang KPK ( Foto: Ist )
Feriawan Hidayat / FER Selasa, 10 September 2019 | 16:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Polemik mengenai revisi Undang-undang (UU) nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan DPR, sedang menjadi perhatian utama hampir semua komponen masyarakat Indonesia.

Baca Juga: IPW Paparkan 5 Poin Pembenahan KPK

Donny Arman dari Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) mengatakan, sebelum terjebak pada soal pro dan kontra, semua pihak harus menyatukan persepsi terlebih dahulu mengenai KPK itu sendiri, apa masih diperlukan atau tidaknya dalam kehidupan berkebangsaan. Khususnya, dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

"Hal ini sangat penting karena agar tidak adanya missink link terhadap generasi saat ini dalam melihat sudut pandang setuju atau tidaknya UU KPK itu direvisi," kata Donny Arman dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Selasa (10/9/2019).

Donny menegaskan,  masyarakat Indonesia harus juga melakukan refresh bahwa KPK merupakan suatu lembaga yang lahir dimasa reformasi. "Jadi, KPK merupakan anak kandung dari perjalanan reformasi Indonesia," tegasnya.

Baca Juga: Romli Sebut KPK Menyimpang dari Tujuan Awal

Menurut Donny, dalam perkembangannya, memang UU perlu penyesuaian sehingga adalah hal biasa jika sebuah UU itu direvisi, termasuk UU KPK. Adapun yang paling penting adalah, semangatnya adalah untuk penegakan dan kepastian hukum.

"Jika tidak terbukti bersalah atau kurang bukti ya harus ada SP3, dan memang harus ada dewan pengawas sebagaimana lembaga lain, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power," kata Donny.

Donny menambahkan, masyarakat perlu mengetahui apa esensi dari revisi tersebut. "Jika mengenai pembatasan wewenang terdapat tahapan prosedural dalam penindakan yang harus dilalui secara normatif seperti yang sudah dilakukan tidak perlu diubah wewenangnya. Namun, yang perlu ditekankan adalah dalam proses pencegahan menjadi penting dalam upaya sosialisasi menghilangkan tindakan korupsi itu sendiri," tambahnya.

Donny mengatakan, pembentukan nation character building seperti yang menjadi visi founding fathers maupun program pemerintah menjadikan SDM yang unggul dapat tercapai dengan efektif baik di saat 5 tahun periodesasi pemerintahan, maupun untuk visi Indonesia ke depan.

Baca Juga: Mantan Dirdik Kejagung Sebut Revisi UU KPK Diperlukan

"Jika tujuan tersebut selaras dengan keinginan dari pemberantasan bahkan pencegahan korupsi sampai ke desa-desa, maka seharusnyalah revisi juga memuat peran KPK secara substantif seperti itu. Bahkan, baiknya pun secara struktural bisa diperluas lagi sampai ke tingkat desa maupun kelurahan, jadi tidak hanya secara wewenangnya saja yang direvisi," tandasnya.

Adapun hal yang menjadi bottom line, lanjut Donny, fungsi peran serta wewenang pengurangan disarankan agar yang selama ini sudah baik untuk kinerja KPK tetap dipertahankan, meskipun tetap harus ada evaluasi dan perubahan sebagaimana usul dan saran berbagai pihak.

"KPK saat ini masih menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi di Indonesia, hanya saja revisi harus tetap memperkuat KPK itu sendiri. Pengambilan keputusan tentang revisi UU KPK harus sangat hati hati untuk tidak menimbulkan legacy yang kurang baik jika terdapat pasal pasal, point per point perubahan itu yang kurang pas dari mastermind pemberantasan korupsi di Indonesia," katanya.

"Misalnya revisi yang belum pernah ada akan tetapi bisa menjadikan tumpang tindihnya SOP maupun Protap dalam menentukan dan menjalankan sprindik yang harus diatur secara rigid, kemudian rekruitmen penyidik maupun pegawai yang jelas secara prosedural termasuk periodesasinya selama bekerja di KPK," ungkapnya.

"Sehingga perubahan UU KPK sesuai dengan mana hal yang perlu diubah dan mana yang belum perlu, jadi win win solution agar perdebatan antara Pro-Kontra bisa menemukan titik temunya demi kesatuan dan persatuan bangsa," pungkas Donny.



Sumber: BeritaSatu.com