Kasus Suap Eks Bos Petral Jadi Pintu Masuk Bongkar Mafia Migas

Kasus Suap Eks Bos Petral Jadi Pintu Masuk Bongkar Mafia Migas
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan keterangan pers tentang penetapan tersangka kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang Pertamina Energy Service Pte. Ltd. (PES) yang merupakan Subsidiary Company Pertamina di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 10 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / AB Rabu, 11 September 2019 | 10:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Managing Director Pertamina Energy Service (PES) Pte Ltd dan mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto sebagai tersangka kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PES selaku subsidiary company PT Pertamina (Persero).

Bambang diduga menerima suap US$ 2,9 juta dari Kernel Oil selama periode 2010-2013. Suap itu ditampung Bambang di perusahaan cangkang yang didirikannya di British Virgin Island bernama SIAM Group Holding Ltd. Dalam melancarkan aksinya, Bambang bersama-sama petinggi PES lainnya diduga menggunakan perusahaan minyak nasional Uni Emirates Arab, Emirates National Oil Company (ENOC) sebagai kamuflase untuk memuluskan perdagangan minyak mentah antara PES dengan Kernel Oil. Hal ini dilakukan lantaran adanya aturan di Pertamina yang menetapkan prioritas penjual dan pembeli migas dengan urutan NOC (national oil company), refiner/producer, dan potential seller/buyer

Kasus suap yang menjerat Bambang ini menjadi pintu masuk bagi KPK dalam membongkar mafia migas di Indonesia. KPK berharap kasus ini membuka sengkarut mafia migas yang membuat masyarakat menderita.

"Semoga perkara ini dapat menjadi kotak Pandora untuk mengungkap skandal mafia migas yang merugikan rakyat Indonesia," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

KPK menduga modus operandi mafia migas seperti yang dilakukan Bambang Irianto masih terjadi di PT Pertamina, meski Petral sudah dibubarkan.

"Kita mendengar bahwa praktik yang sekarang ini, walaupun Petral sudah ditutup, tetapi praktik yang sekarang ini mirip-mirip yang dilakukan oleh Petral yang merugikan orang banyak. Oleh karena itu, defisit negara atas importasi negara sangat besar dan jadi beban," kata Syarif.

Untuk membuka kotak Pandora ini, KPK meminta masyarakat berperan aktif, terutama menyampaikan informasi berkaitan dengan mafia migas. Selain itu, KPK meminta dukungan dari seluruh pihak untuk mencegah upaya pelemahan dan bahkan pelumpuhan lembaga antikorupsi melalui revisi UU KPK.

"Jika dalam penanganan perkara-perkara besar yang bukan tidak mungkin melibatkan kekuatan besar yang selama ini menikmati hasil korupsi tanpa terganggu, maka upaya-upaya melemahkan seperti memangkas kewenangan KPK akan berpengaruh dan berisiko terhadap penanganan perkara korupsi. Bukan tidak mungkin kasus-kasus korupsi dengan nilai yang besar dan dilakukan oleh pejabat tinggi ataupun pihak swasta akan lebih sulit atau tidak mungkin tersentuh jika KPK terus dilemahkan," katanya.

KPK, kata Syarif, menyesalkan masih adanya pihak-pihak yang melakukan tindak pidana korupsi dalam sektor migas yang merupakan sektor krusial bagi Indonesia. Apalagi dilihat dari tujuan pembentukannya, Petral ataupun PES sebenarnya dibentuk untuk menjamin ketersediaan BBM secara nasional, sehingga hal ini sesungguhnya terkait langsung dengan kepentingan masyarakat Indonesia.

"Di sisi lain, hingga tahun 2019 ini, penerimaan dari sektor migas masih menjadi andalan pemerintah untuk mendorong kinerja penerimaan bukan pajak (PNPB). Terlihat dari target PNBP dari sektor migas mencapai 42,2 persen dari target dalam APBN 2019," paparnya.

Untuk itu, KPK mengingatkan Pertamina, pemerintah, maupun pihak-pihak lain, untuk menghentikan praktik kotor tersebut.

Syarif mengingatkan Pertamina atau pemerintah untuk tidak kembali membeli minyak dan produk kilang lainnya dari perantara atau bukan pemilik asli minyak tersebut. Perdagangan melalui pihak ketiga atau perantara akan membuat harga melambung dari harga yang seharusnya dikeluarkan. 



Sumber: Suara Pembaruan