Laode Syarif Tekankan OTT Hanya 10 Persen Perkara di KPK

Laode Syarif Tekankan OTT Hanya 10 Persen Perkara di KPK
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan keterangan pers tentang penetapan tersangka kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang Pertamina Energy Service Pte. Ltd. (PES) yang merupakan Subsidiary Company Pertamina di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 10 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / YUD Rabu, 11 September 2019 | 17:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif membantah pernyataan sejumlah kalangan yang menyebut Lembaga Antikorupsi hanya giat melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR, calon pimpinan (Capim) KPK, Nawawi Pomolango menyebut jika tiap hari dipertontonkan pejabat terkena OTT KPK, maka sulit akan ada investasi masuk dari luar negeri.

"Dan OTT, sekali lagi OTT, KPK itu cuma bisanya OTT. Tolong dong media juga tulis, dari semua kasus KPK kontribusi OTT itu paling 10 persen, 90 persennya kita kembangkan kasusnya," kata Syarif dalam diskusi 'Pelemahan KPK 4.0' di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Berdasarkan catatan KPK, sejak bekerja pada 2003 lalu hingga saat ini atau sekitar 16 tahun lalu, Lembaga Antikorupsi telah menangani sekitar 1.064 perkara korupsi. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 123 perkara yang bermula dari OTT. Selebihnya, merupakan perkara yang bermula dari penyelidikan atau disebut dengan case building.

Salah satunya, kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES) selaku subsidiary company PT Pertamina (Persero) yang menjerat mantan Managing Director PES Pte Ltd dan mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) Bambang Irianto.

Syarif mengakui kasus yang terungkap dari OTT memiliki daya tarik tersendiri. Padahal, kata Syarif kasus dugaan perdagangan minyak mentah yang diumumkannya pada Selasa (10/9/2019) kemarin lebih berdampak besar dari sisi keuangan negara.

"Karena apa, OTT itu punya magis seperti nangkap seseorang, padahal tindak pidana pencucian uang misalnya kemarin itu, bukan OTT saya mengumumkan tentang Petral, itu pekerjaan luar biasa sulit tetapi tidak sedahsyat OTT kan pembicaraannya. Padahal itu mungkin akan menyelamatkan banyak uang negara ke depannya," kata Syarif.

Selain soal OTT, Syarif juga menyoroti pernyataan Capim KPK yang menjalani fit and proper test mengenai pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Syarif mengaku kesal saat salah seorang Capim menyebut pencegahan korupsi yang dilakukan KPK hanya sebatas pemasangan poster.

"Saya agak kesal tadi ketika menonton fit and proper test salah seorang calon kandidat mengatakan 'oh pencegahan KPK itu cuma pergi pasang-pasang poster', di sini jalan integritas. Ingin sekali saja ajari," ungkapnya.

Syarif menilai pandangan capim KPK itu kemungkinan bisa terjadi karena program pencegahan tak terlalu disorot media. Karena itu menurutnya, KPK sudah memperbaiki pola kerja kehumasan.

"Oleh karena itu sekarang kita perbaiki, beberapa anak buah mas Febri (Jubir KPK, Febri Diansyah) itu sekarang pergi dengan koordinasi wilayah kemana-mana, supaya tercover bahwa kita melakukan perbaikan," paparnya.



Sumber: Suara Pembaruan