Massa Penolak Revisi UU Penuhi Gedung KPK

Massa Penolak Revisi UU Penuhi Gedung KPK
Aksi massa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, menolak revisi UU tentang KPK, 11 September 2019. ( Foto: Beritasatu / Fana Suparman )
Fana Suparman / HA Kamis, 12 September 2019 | 03:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah unsur masyarakat berbondong-bondong mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Rabu (11/9/2019) malam hingga Kamis dini hari.

Aksi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah kampus, Gerakan Antikorupsi (GAK) dan alumni lintas perguruan tinggi serta sejumlah aktivis antikorupsi ini merupakan reaksi atas langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken dan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR untuk membahas revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK. Padahal, sejumlah poin dalam draf RUU itu dinilai akan melemahkan bahkan melumpuhkan KPK.

"KPK telah membaca draf RUU tersebut dan menemukan 10 poin krusial yang beresiko melumpuhkan KPK jika hal tersebut disahkan jadi UU," kata Jubir KPK, Febri Diansyah.

BEM dari sejumlah perguruan tinggi tiba di Gedung KPK sekitar pukul 21.00 WIB. Mereka menyalakan lilin yang membentuk huruf SOS. Para mahasiwa juga menembakkan lampu laser ke Gedung Merah Putih KPK. Aksi ini sebagai bentuk menyalakan tanda bahaya. Hal ini lantaran menurut mereka Indonesia semakin dirundung darurat korupsi dengan adanya calon pimpinan KPK yang bermasalah, revisi UU KPK, dan revisi UU KUHP.

Sebanyak 75 orang mahasiswa berencana bermalam di depan Gedung Merah Putih KPK, sebagai simbol menjaga KPK dari pelemahan dan pihak-pihak yang ingin mengganggu kerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Para mahasiswa yang terdiri dari BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Trisakti, BEM Universitas Indraprasta PGRI, BEM UIN Jakarta ini kemudian berkumpul di Ruang Konferensi Pers Gedung KPK bersama sejumlah aktivis dari GAK lintas perguruan tinggi.

Selain itu, nampak Ahli Hukum Pidana UI Gandjar Laksmana Bonaprapta, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari, dan pegiat Antikorupsi Saor Siagian. Dalam pertemuan ini dibahas terkait dengan penolakan terhadap Calon Pimpinan KPK yang bermasalah, Revisi UU KPK, dan Revisi UU KUHP.

Feri menegaskan terdapat cacat formil dalam proses revisi UU KPK ini. Berdasarkan Pasal 45 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seharusnya sebuah UU dapat dibahas setelah masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahunan. Sementara RUU KPK yang bergulir sebagai inisiatif DPR ini tidak masuk prolegnas tahunan tersebut.

Sementara Ganjar menegaskan sejumlah persoalan pada revisi UU KPK saat ini seperti ketentuan tentang Penyadapan dan SP3.

"Semestinya kewenangan SP3 di institusi penegak hukum lain yang dicabut agar penegak hukum lebih hati-hati saat proses Penyelidikan, bukan sebaliknya", katanya.

Diketahui, Presiden Jokowi telah mengirimkan Surpres kepada DPR terkait kesiapan pemerintah membahas RUU KPK. Presiden disebut akan menyampaikan secara lebih rinci.

“(surpres) sudah ditandatangani dan sudah dikirim ke DPR. Nanti Bapak Presiden akan menjelaskan detailnya seperti apa,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Pratikno menyebut DPR mempunyai kewenangan untuk merumuskan UU. Hanya saja, menurut Pratikno, UU yang diputuskan harus disepakati bersama antara DPR dan pemerintah. Dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disusun pemerintah banyak hal yang mengeritisi draf RUU KPK.

“Bahwa DIM yang dikirim oleh pemerintah itu banyak sekali yang merevisi draf RUU KPK yang dikirim oleh DPR,” katanya.

Namun, Pratikno tak merinci lebih jauh mengenai DIM yang disusun pemerintah. Pratikno mengatakan, Presiden yang akan menyampaikan lebih rinci mengenai hal tersebut. Yang pasti, Pratikno mengklaim Presiden Jokowi berulang kali menyatakan KPK merupakan lembaga independen.

"Dalam hal pemberantasan korupsi punya banyak kelebihan-kelebihan dibandingkan lembaga pemberantasan korupsi lainnya. Selebihnya Bapak Presiden akan menjelaskan lebih detil," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan