Laode M Syarif: DPR dan Pemerintah Berkonspirasi Lucuti Kewenangan KPK

Laode M Syarif: DPR dan Pemerintah Berkonspirasi Lucuti Kewenangan KPK
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan keterangan pers tentang penetapan tersangka kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang Pertamina Energy Service Pte. Ltd. (PES) yang merupakan Subsidiary Company Pertamina di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 10 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / FMB Kamis, 12 September 2019 | 11:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif bersuara lantang atas sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meneken dan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR untuk membahas revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Syarif menyebut DPR dan pemerintah telah berkonspirasi melucuti kewenangan yang dimiliki lembaga antikorupsi. Hal ini lantaran, KPK sebagai pelaksana UU tidak diajak konsultasi atau setidaknya diberitahu pasal mana saja yang akan diubah. Menurutnya hal ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia dan bukan ada yang baik.

"Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia, di mana DPR dan pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi atau sekurang-kurangnya memberitahu lembaga tertebut tentang hal-hal apa yang akan direvisi dari undang-undang mereka. Ini jelas bukan adab yang baik," kata Syarif saat dikonfirmasi, Kamis (12/9/2019).

KPK menyesalkan sikap DPR dan pemerintah yang seakan menyembunyikan sesuatu terkait revisi UU KPK ini. Tidak ada sedikitpun transparansi dari DPR dan Pemerintah mengenai RUU tersebut. Syarif sangsi operasi senyap yang dilakukan DPR dan pemerintah ini akan terjadi bila menyangkut revisi UU yang terkait lembaga lain seperti kepolisian atau kejaksaan.

"Sebagai ilustrasi, mungkinkah DPR dan pemerintah akan melakukan hal seperti ini pada lembaga lain, seperti kepolisian atau kejaksaan atau lembaga-lembaga lain?," katanya.

Syarif menegaskan, pimpinan KPK akan meminta bertemu dengan pemerintah dan DPR terkait RUU ini. Pertemuan ini dinilai penting untuk poin-poin yang bakal diubah atau ditambahkan.

"Pimpinan KPK akan minta bertemu dgn Pemerintah dan DPR karena kami tidak mengetahui pasal-pasal mana saja yang akan direvisi," katanya.

KPK berulang kali menegaskan menolak revisi UU KPK. Selain belum membutuhkan, terdapat setidaknya sembilan poin dalam RUU itu yang dinilai akan melemahkan atau bahkan melumpuhkan KPK. Sembilan poin itu, yakni terancamnya independensi KPK, dibatasinya penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, dibatasinya sumber Penyelidik dan Penyidik, dan penuntutan perkara korupsi yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Poin lainnya yang dinilai akan melumpuhkan kerja KPK adalah tidak adanya kriteria perhatian publik sebagai perkara yang dapat ditangani KPK, dipangkasnya kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dan dihilangkannya kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan serta dipangkasnya kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN.



Sumber: Suara Pembaruan