Pansel KPK Tidak Menemukan Putusan Formal bahwa Firli Langgar Etik

Pansel KPK Tidak Menemukan Putusan Formal bahwa Firli Langgar Etik
Ketua Panitia Seleksi (pansel) calon pimpinan KPK Yenti Garnasih (dua kiri) didampingi anggota pansel Diani Sadia Wati kiri), Indriyanto Seno Adji (dua kanan) dan Harkristuti Harkrisnowo, usai menyampaikan keterangan pers tentang hasil tes psikologi capim KPK di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin 5 Agustus 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Asni Ovier / AO Kamis, 12 September 2019 | 12:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Selama proses seleksi, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan cek terhadap rekam jejak Irjen Firli Bahuri. Berdasarkan itu, Pansel tidak menemukan adanya putusan formal dari Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) bahwa Firli telah melakukan pelanggaran etik.

“Terhadap hasil rekam jejak yang diserahkan langsung oleh Deputi bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK kepada Pansel telah dilakukan uji silang dengan rekam jejak dari sejumlah lembaga. Hasilnya, Pansel tidak menemukan sama sekali ujud keputusan formail DPP yang memutuskan secara definitif adanya pelanggaran berat etik dari Firli Bahuri,” ujar mantan Wakil Ketua Pansel Capim KPK, Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Pandangan itu disampaikan Indriyanto untuk meluruskan kesalahpahaman (misleading) pernyataan yang terkait dengan uji silang rekam jejak capim KPK, khususnya terhadap Firli. Hal itu terkait dengan keterangan pers KPK, kemarin, tentang dugaan terjadinya pelanggaran berat etik oleh Firli Bahuri, salah satu capim KPK yang sekarang sedang mengikuti tahap uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR.

“Sebagai bentuk tanggung jawab Pansel kepada publik terkait 10 nama capim KPK, saya perlu memberikan dan meluruskan pernyataan tersebut. Permasalahan ini menjadi domain Pansel di ruang publik yang telah memberikan keputusan untuk meloloskan 10 nama capim KPK, termasuk Firli,” ujarnya.

Indriyanto mengatakan, sejak tahap uji administratif, uji kompetensi baik uji objektif dan pembuatan makalah, kemudian psikotes, pemeriksaan, profile assessment, tes kesehatan, hingga wawancara dan uji publik, Firli memiliki tingkat konsistensi terbaik. Bahkan, ujarnya, bisa dikatakan proses seleksi dalam posisi terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan sejak awal dengan 386 calon sampai 10 nama.

Hal itu, ujar Indriyanto, sudah menjadi keputusan bulat Pansel. “Bahkan, untuk Firli, Pansel sudah melakukan cross examination terhadap positif dan negatif hasil rekam jejaknya, baik dari BIN, BNPT, BNN, PPATK, Polri, Kejaksaan, bahkan KPK,” kata Indriyanto.

Saat tahap wawancara atau uji publik, Firli sudah mengklarifikasi dan menjelaskan bahwa tidak ada keputusan DPP. Pansel pun secara eksploratif telah mendalami masukan-masukan dari KPK dan masyarakat sipil, yang hasilnya juga tidak menemukan kuputusan formal DPP atas pelanggaran etik, kecuali pernyataan-pernyataan, rumusan-rumusan, dan ucapan-ucapan obscuur yang dapat menciptakan stigma dan labelisasi negatif kepada capim.

“Pernyataan, rumusan, dan ucapan yang dikemas dan disebar di ruang publik ini dapat menciptakan misleading statement dan character assassination yang tentunya merugikan harkat dan martabat capim. Apalagi, bila pernyataan itu justru untuk menciptakan labelisasi stigma negatif dari tujuan eleminasi tahapan uji kepatutan dan kelayakan capim,” ujar Indriyanto.

Indriyanto Seno Adji mengatakan, terlepas dari pro dan kontra atau suka dan tidak suka, semua pihak harus bersikap bijak terhadap proses uji calon di DPR. “Jangan prejudice bahkan menebar kecaliman dan kebencian yang berdampak pada disharmonisasi kelembagaan penegak hukum,” ujarnya.

Pernyataan-pernyataan yang menyesatkan dengan stigma itu merupakan wujud dari demokrasi yang tidak sehat dan melanggar tataran hukum di ruang publik, yang seharusnya dihormati. Indriyanto meminta semua pihak untuk percaya kepada semua mekanisme yang sedang berjalan di DPR.



Sumber: BeritaSatu.com