Ahli Hukum UGM: UU KPK Harus Disesuaikan Perkembangan Zaman

Ahli Hukum UGM: UU KPK Harus Disesuaikan Perkembangan Zaman
Petugas Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) keluar ruangan seusai melakukan penggeledahan ruang kerja Walikota Tasikmalaya Budi Budiman di Bale Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu 24 April 2019. ( Foto: ANTARA FOTO / Adeng Bustomi )
Fuska Sani Evani / JAS Jumat, 13 September 2019 | 12:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - DPR dan Pemerintah telah sepakat untuk membahas revisi UU KPK. Revisi itu untuk mengikuti perkembangan zaman.

Ahli Hukum Pidana Universitas Gajah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah sesuai dengan azas hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman.

“Maknanya apa? Berarti hukum itu selalu memang harus diperbaiki, itu sebuah naluri hukum. Jadi memang sebenarnya KPK itu perlu diperbaiki, perlu diperkuat dengan cara merevisi UU KPK,” kata Akbar, Jumat (12/9/2019).

Dia mengakui ada beberapa pasal dalam draf usulan DPR yang bisa mengurangi independensi KPK. Namun, sebagian lainnya patut diapresiasi.

Salah satu usulan yang tepat, lanjut dia, adalah soal kewenangan SP3. Dengan kewenangan tersebut, KPK bisa menghentikan kasus-kasus yang memang secara hukum sudah tidak mungkin dituntaskan.

Karena, kata dia, misalnya alat bukti selesai (tidak cukup) atau terdakwa meninggal dunia. Kalau tersangka meninggal dunia itu dalam KUHAP bahwa polisi dan jaksa bisa menghentikan perkara.

“Tapi sekarang kalau di KPK ini mau diapain? Tidak bisa diapa-apain jadi mangkrak kasusnya. Sekarang ada 18 kasus mangkrak di KPK," ujarnya.

Akbar juga setuju adanya dewan pengawas yang berwenang menyupervisi operasi penyadapan di KPK. Menurut dia, setiap lembaga itu perlu diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau abuse of authority.

"Sebenarnya di negara lain itu bahkan pengadilan yang berwenang memberi izin penyadapan. Tapi, di Indonesia bagus nih kita coba bikin badan pengawas independen, yang penting lembaganya ini harus hati-hati," jelas dia.



Sumber: Suara Pembaruan