Jokowi Dukung Pembentukan Dewan Pengawas dan Kewenangan KPK Terbitkan SP3

Jokowi Dukung Pembentukan Dewan Pengawas dan Kewenangan KPK Terbitkan SP3
Joko Widodo. ( Foto: Antara )
Carlos KY / AO Jumat, 13 September 2019 | 11:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya yaitu dalam rangka mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, Presiden juga mendukung kewenangan KPK untuk bisa mengeluarkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

“Perihal keberadaan Dewan Pengawas, ini memang perlu. Karena, semua lembaga negara, presiden, MA (Mahkamah Agung), dan DPR, bekerja dalam prinsip checks and balances (perimbangan). Saling mengawasi,” kata Presiden saat jumpa pers terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

“Presiden saja diawasi. Diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan juga diawasi oleh DPR. Jadi, kalau ada Dewan Pengawas, saya kira itu sesuatu yang wajar dalam proses tata kelola yang baik. Oleh karena itu, di internal KPK juga perlu adanya Dewan Pengawas,” ujar Presiden.

Meski begitu, Presiden menjelaskan, keanggotaan Dewas berasal dari tokoh masyarakat, akademisi, ataupun pegiat antikorupsi. Dewas bukan diisi oleh politisi, birokrat, maupun aparat penegak hukum aktif. Pengangakatan Dewas, lanjut Presiden, dilakukan oleh Presiden dan dijaring melalui panitia seleksi.

“Saya ingin memastikan tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK tetap menjalankan kewenangan, sebelum terbentuknya Dewan Pengawas,” kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menilai bahwa KPK perlu diberikan kewenangan menghentikan penyidikan atau menerbitkan SP3. Menurut Presiden, penegakan hukum sepatutnya menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM). “Terhadap keberadaan SP3, hal ini juga diperlukan, karena penegakan hukum juga harus tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM dan juga untuk memberikan kepastian hukum,” tegas Presiden.

Presiden mengatakan, pemerintah meminta batas maksimal SP3 adalah dua tahun. Hal ini berbeda dengan usulan DPR yang hanya satu tahun. Presiden menjelaskan, jangka waktu dua tahun terbilang lebih ideal untuk KPK. “Kami meminta ditingkatkan menjadi dua tahun supaya memberikan waktu memadai bagi KPK. Yang penting, ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan atau tidak digunakan,” kata Presiden.

Di sisi lain, Presiden menyatakan, pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN), yaitu pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sama dengan di lembaga-lembaga lain yang mandiri, seperti MA dan Mahkamah Konstitusi, serta lembaga-lembaga independen, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

Presiden menekankan, implementasi hal tersebut membutuhkan masa transisi dan dijalankan dengan penuh kehati-hatian. “Penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih tetap menjabat dan tentunya mengikuti proses transisi menjadi ASN,” kata Presiden.

Presiden mengharapkan semua pihak dapat membicarakan setiap isu-isu RUU KPK dengan jernih. “Dengan objektif, tanpa prasangka-prasangka berlebihan. Saya tidak ada komporomi dalam pemberantasan korupsi, karena korupsi memang musuh kita bersama,” tegas Presiden.



Sumber: Suara Pembaruan