Pakar Tata Negara Nilai Revisi UU KPK Sah

Pakar Tata Negara Nilai Revisi UU KPK Sah
Ketua Komisi III, Azis Syamsudin memasukkan kertas suara pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Carlos KY Paath / FMB Jumat, 13 September 2019 | 14:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan keniscayaan legislasi. Revisi tersebut tentu telah dikaji secara mendalam oleh DPR.

“Revisi UU KPK itu keniscayaan legislasi. Revisi UU KPK pastinya sudah lewat pertimbangan filosofis, teleologis, yuridis, sosiologis dan komparatif,” kata pakar hukum tata negara Fahri Bachmid dalam keterangan seperti diterima Beritasatu.com, Jumat (13/9).

Menurut Fahri, kaidah-kaidah pembentukan UU sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan juga dijadikan pertimbangan dalam merevisi UU KPK. Dengan begitu, lanjut Fahri, perubahan payung hukum komisi antirasuah benar-benar mempunyai legitimasi.

“Legitimasi, baik secara yuridis maupun politis, untuk kepentingan pemberantasan korupsi di masa yang akan datang,” tegas Fahri.

Di sisi lain, Fahri menyoroti penolakan dari sejumlah akademisi menyangkut revisi UU KPK. Menurut Fahri, penolakan tanpa adanya penelitian dan kajian adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip-prinsip keilmuan sebagai suatu entitas akademisi.

“Dapat dikualifisir sebagai sikap yang tendensius, prematur dan ceroboh. Idealnya penolakan itu harus disertai dengan naskah kajian komprehensif serta penelitian yang mendalam dan substantif, dan bukan berdasar pada opini serta asumsi semata,” ungkap Fahri.

Terdapat enam pokok isu hukum utama dalam revisi UU KPK. Misalnya soal keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan SP3, status pegawai KPK, kedudukan hukum KPK sebagai cabang kekuasaan eksekutif, dan posisi KPK sebagai lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di indonesia.

Fahri menuturkan, revisi UU KPK merupakan gabungan serta evaluasi terhadap rezim pencegahan dan penindakan sebagai suatu instrumen vital dan strategis KPK selama ini. “Ada semacam rencana penataan signifikan atas hal tersebut yang diorientasikan kedepan tentunya,” ucap Fahri.

Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar tersebut menambahkan, surat presiden (surpres) yang dikirimkan kepada DPR, secara teknis ketatanegaraan sesuai ketentuan pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dengan surpres tersebut, lanjut Fahri, maka pembahasan RUU tersebut dapat segera dimulai.

Fahri meminta beberapa hal untuk diperhatikan jika revisi dimulai. Misalnya, soal pendalaman terhadap filosofi pencegahan dengan rehabilitasi yang berorientasi pada keadilan restoratif dan serta sistem pemidanaan yang bertumpu pada prinsip “deterrent effect” atau efek jera.

“Konsep penghukuman ini menjadi penting untuk didalami secara serius dan substantif dalam rangka membangun sistem hukum tipikor yang kuat dan kredibel ke depan. Ini merupakan momentum penting untuk diselesaikan,” ucap Fahri.

Fahri pun menyebut, “Hendaknya semua kalangan dapat menyikapi semua ini dengan pikiran yang jernih dan masukan serta argumentasi akademik yang lebih konstruktif demi perbaikan bangsa dan negara ke depan.”



Sumber: Suara Pembaruan