Penolakan Wadah Pegawai terhadap RUU KPK Dipertanyakan

Penolakan Wadah Pegawai terhadap RUU KPK Dipertanyakan
Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo (kanan) bersama Penyidik senior KPK Novel Baswedan (kiri) membacakan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo saat acara penyambutan Novel kembali aktif bekerja, di pelataran gedung KPK, Jakarta, 27 Juli 2018. ( Foto: Antara / Dhemas Reviyanto )
Hotman Siregar / HA Jumat, 13 September 2019 | 19:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum dari Universitas Borobudur Faisal Santiago merasa heran dengan Wadah Pegawai Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) yang menolak dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Saya tidak habis pikir teman-teman Wadah Pegawai KPK itu. Kenapa kok sepertinya ada ketakutan yang luar biasa,” kata Faisal, Jumat (13/9/2019).

Padahal, kata dia, Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 saja sudah empat kali dilakukan amendemen. Apalagi, lanjut dia, KPK hanya lembaga ad hoc dengan tugas tunggal memberantas korupsi, tetapi kenapa tidak mau direvisi menjadi lebih baik?

“Orang malah jadi curiga dengan takutnya itu, jangan-jangan ada apa? Kalau saya melihatnya begitu. Karena, 17 tahun lalu dengan 17 tahun sekarang kan berbeda. Penanganannya, bukan semakin banyak yang ditangkap itu berhasil. Tetapi, bagaimana melakukan pencegahan,” ujar Guru Besar Hukum tersebut.

Selain itu, Faisal menyebut pengembalian uang kepada negara harusnya signifikan. Ternyata, sekarang uang yang dikembalikan KPK ke negara lebih kecil dari uang yang dikembalikan oleh kepolisian dan kejaksaan. Jadi, perlu direvisi UU KPK.

“Tentu dengan adanya revisi uu, saya melihat dari segi positifnya saja kalau kita merevisi tujuannya adalah untuk kebaikan, tidak mungkin kita merevisi tujuannya itu untuk menjelekkan,” jelas dia.

Kemudian, selama ini KPK tidak ada pengawasnya. Maka, sangat wajar usulan pembentukan Dewan Pengawas KPK karena menurutnya aneh sekali suatu lembaga negara tidak ada yang mengawasi. Padahal, presiden, polisi, jaksa dan hakim ada pengawasnya.

“Kok ini tidak ada pengawas KPK, perlu juga dibentuk dewan pengawas yang anggotanya saya pikir tidak harus dari polisi atau orang-orang yang berkepentingan tapi benar-benar orang yang bersih dan berpikirnya untuk kemajuan bangsa,” katanya.

Dengan demikian, Faisal mengatakan apabila Wadah Pegawai KPK merasa usulan revisi UU KPK melemahkan harusnya sampaikan kepada publik. Namun, jangan asal main tolak tanpa argumen.

“Kan itu usulan, kalau ada yang merasa teman-teman KPK itu melemahkan ya tinggal berargumen. Nah, ini belum apa-apa saya melihat, membaca, mendengar. Itu kok sepertinya tidak mau terima yang begitu,” tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan