KNPI Minta Isu Radikalisme di Tubuh KPK Diluruskan

KNPI Minta Isu Radikalisme di Tubuh KPK Diluruskan
Koordinator Tim Hukum Pengacara Muda DPP KNPI, Tegar Putuhena (kiri ke kanan), Tim Pengacara muda DPP KNPI, Mohamad Zen El, Tim Pengacara muda DPP KNPI, Widad Thalib dan Tim Pengacara muda DPP KNPI Fauzan Rahawarin memberikan pernyataan sikap di Kantor DPP KNPI, Menteng, Jakarta, Jumat (13/9/2019) ( Foto: Beritasatu Photo / Yeremia Sukoyo )
Yeremia Sukoyo / FER Jumat, 13 September 2019 | 19:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendukung upaya-upaya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik itu penguatan melalui revisi UU KPK maupun tidak. Kendati demikian, KNPI berharap agar KPK dapat lebih transparan dan mampu menjawab berbagai isu atau persoalan yang hingga kini beredar di masyarakat.

Salah satu isu yang beredar di masyarakat yakni terkait adanya informasi di masyarakat yang menyebutkan bahwa beberapa pegawai KPK telah terpapar radikalisme.

"Ada rumor yang berkembang di masyarakat yang perlu diklarifikasi mengenai paham radikalisme dan pro khilafah di internal KPK," kata Koordinator Tim Hukum Pengacara Muda DPP KNPI, Tegar Putuhena, di Kantor DPP KNPI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Menurutnya, klarifikasi harus diberikan KPK mengingat penegak hukum yang ada di Indonesia tentunya juga harus bertumpu pada ideologi bangsa, yakni Pancasila.

"Ini juga harus diberikan karena penegakkan hukum harus bertumpu pada ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Ketika ada paham radikalisme yang berkembang, ini berbahaya bukan hanya bagi penegakkan hukum, namun juga bagi ideologi bangsa," ucapnya.

Selain permasalahan ideologi, masalah lainnya yakni adanya dugaan mark up anggaran pembangunan gedung KPK juga harus dituntaskan. Isu tersebut selama ini masih menjadi pertanyaan besar bagi sebagian besar masyarakat.

"Mark up anggaran juga sempat disampaikan salah satu anggota Pansus. Bahwa ada mark up Rp 600 jutaan. Walaupun sudah dikembalikan, tapi faktanya ada kelebihan itu berarti ada masalah. Pihak berwajib harus menindaklanjuti ini," katanya.

Selain itu, terkait adanya diskursus yang berkembang terkait apakah KPK membutuhkan dewan pengawas. Selama ini KPK klaim mekanisme pengawasan internal sudah berjalan efektif dan tidak dimungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran etik.

"Kendati demikian, kami meminta daftar siapa saja yang pernah melanggar etik dan seperti apa sanksinya. Itu semua harus dibuka kepada publik," ucap Tegas.

Permasalah lain yakni terkait adanya pemanfaatan momentum KPK ketika ada suatu kasus. KPK diharapkan tidak memanfaatkan momentum apapun ketika menegakkan hukum, termasuk dalam mendalami kemungkinan adanya pelanggaran etik di internal.

"Jangan memanfaatkan momentum, ketika ada seleksi, dibuka masalah etik berat salah satu calon pimpinannya. Kita berharap penegakkan hukum begitu ada bukti, tindak. Jangan ada momentum, baru ditindak," ucapnya.



Sumber: Suara Pembaruan