Kembalikan Mandat, Bentuk Kekecewaan Pimpinan KPK kepada Jokowi

Kembalikan Mandat, Bentuk Kekecewaan Pimpinan KPK kepada Jokowi
Ketua KPK Agus Rahardjo (keempat kanan) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (ketiga kanan) dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (keempat kiri) memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Jumat 13 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / JAS Sabtu, 14 September 2019 | 10:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)byang diwakili Ketua KPK Agus Rahardjo memutuskan mengembalikan mandat kepada Presiden Jokowi, Jumat (13/9/2019).

Pimpinan lembaga antikorupsi menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Jokowi. Keputusan ini diambil Pimpinan KPK atas terus bergulirnya revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang dikhawatirkan melumpuhkan lembaga antirasywah itu.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengatakan, hanya Agus dan Pimpinan KPK yang paling memahami maksud mereka menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden.

Namun, jika pernyataan itu dikaitkan revisi UU KPK, maka pernyataan tersebut merupakan bentuk kekecewaan atas sikap Presiden yang telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) untuk membahas RUU KPK bersama DPR. Hal ini lantaran insan KPK maupun publik sebelumnya sangat berharap Jokowi menolak usulan DPR untuk merevisi UU KPK yang disinyalir melemahkan KPK.

"Jika pernyataan itu dikaitkan dengan sikap presiden yang telah mengirimkan Surpres pembahasan revisi UU KPK maka sikap pimpinan KPK ini adalah bentuk kekecewaan terhadap Presiden yang dinilai telah ingkar janji untuk menjaga dan memperkuat pemberantasan korupsi melalui KPK," kata Bayu kepada Suara Pembaruan, Sabtu (14/9).

Dikatakan Bayu, sikap Pimpinan KPK tersebut sebagai bentuk peringatan kepada Jokowi bahwa panglima pemberantasan korupsi di negara ini sesungguhnya adalah Presiden. Untuk itu, ketika Jokowi tidak lagi berkomitmen menjaga KPK dari segala upaya pelemahan, pegawai dan pimpinan KPK menilai hal tersebut pertanda matinya semangat pemberantasan korupsi.

"Sehingga mereka mengembalikan pengelolaan KPK kepada Presiden sebagai panglima pemberantasan korupsi," katanya.

Bayu meminta Jokowi merespons dengan bijak keputusan Pimpinan KPK tersebut. Bayu meminta Jokowi mendengarkan secara sungguh-sungguh yang dirasakan oleh KPK dan mayoritas suara publik terkait revisi UU KPK. Menurut Bayu, Jokowi masih punya kesempatan untuk menolak pembahasan revisi UU KPK dengan cara memerintahkan menteri-menteri yang ditunjuk mewakili pembahasan revisi UU KPK di DPR untuk tidak hadir dalam rapat-rapat pembahasan.

"Tanpa kehadiran wakil pemerintah dalam rapat-rapat pembahasan maka bisa dipastikan pembahasan revisi UU KPK tidak akan dapat dilanjutkan," katanya.

Dengan demikian, kata Bayu, keputusan soal kelanjutan revisi UU KPK berada di tangan Presiden sepenuhnya. Keputusan Jokowi akan menentukan nasib KPK dan upaya pemberantasan korupsi di masa mendatang.

"Apakah akan menendang bola revisi UU KPK yang berarti membuat KPK akan lumpuh ataukah Presiden menahan bola revisi UU KPK yang berarti pembahasan tidak bisa dilanjutkan," ungkapnya.

Pada hari yang sama dengan keputusan Pimpinan KPK mengembalikan mandat kepada Presiden, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Saut yang diketahui melalui pesan elektronik kepada internal KPK itu diduga berkaitan dengan hasil pemungutan suara di Komisi III DPR yang telah memilih lima Pimpinan KPK periode 2019-2023 pada Kamis (13/9) dinihari.

Dengan pengunduran diri Saut, Presiden tidak perlu menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi posisi mantan Staf Ahli di Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut. Empat pimpinan KPK Jilid IV lainnya tetap melaksanakan tugas hingga akhir masa jabatan pada Desember 2019.

Hal ini berdasarkan Pasal 33 A Ayat (1) UU nomor 10 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menjadi UU.

Dalam aturan itu disebutkan, "Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebabkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, Presiden mengangkat anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sejumlah jabatan yang kosong."

"Dengan mendasarkan ketentuan Pasal 33A tersebut maka tidak perlu ada pengganti Saut. Empat pimpinan yang lain yang tersisa tetap melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatan," kata Bayu.

Meski Presiden tidak perlu menunjuk Plt, pengunduran diri Saut Situmorang akan membuat upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tidak akan berjalan maksimal. Apalagi, saat ini Pimpinan KPK telah mengembalikan mandat kepada Presiden. Bola pemberantasan korupsi saat ini sepenuhnya berada di tangan Presiden Jokowi sebagai panglima pemberantasan korupsi.



Sumber: Suara Pembaruan