Nasdem Minta Publik Tidak Khawatirkan Dewan Pengawas KPK

Nasdem Minta Publik Tidak Khawatirkan Dewan Pengawas KPK
Zulfan Lindan. ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / JAS Sabtu, 14 September 2019 | 12:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Zulfan Lindan meminta publik tidak khawatirkan keberadaan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam draf revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurut Zulfan, dewan pengawas ini akan mengawasi kinerja KPK agar sesuai dengan aturan berlaku.

"Jadi, keberadaan dewan pengawas ini bukan untuk menghambat kerja-kerja KPK, tetapi memastikan KPK menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Zulfan dalam diskusi bertajuk "KPK: Pimpinan Baru dan Revisi Undang-undangnya" di Gado-gado Boplo Resto Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Yang terpenting, kata Zulfan, dewan pengawas akan diisi oleh orang-orang yang yang independen, tidak terkooptasi kepentingan kelompok tertentu, kredibel, dan sudah selesai dengan dirinya. Dia yakin masih ada orang-orang di bangsa ini yang memenuhi kriteria menjadi dewan pengawas.

"Nanti bila perlu dewan pengawas ini diisi oleh tokoh yang sudah umur 67 ke atas, yang sudah berpengalaman, mempunyai kecakapan di bidangnya dan sudah selesai dengan dirinya sendiri seperti ahli ekonomi Anwar Nasution, ahli hukum Artidjo Alkostar, ekonom Kwik Kian Gie dan tokoh-tokoh lainnya," ungkap dia.

Zulfan juga tidak setuju jika dewan pengawas KPK diberi tugas mencampuri pekerjaan teknis penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi. Dia mencontohkan dewan pengawas berwewenang memberikan izin penyadapan.

"Penyadapan itu tidak perlu harus mendapat izin dari dewan pengawas. Penyadapan itu juga melalui pimpinan KPK," tandas dia.

Menurut dia, yang perlu diatur secara ketat adalah syarat-syarat penyadapan, bukan izin penyadapan. Penyadapan, kata dia, harus dengan syarat-syarat dan mekanisme yang ketat sehingga penyadapan tersebut efektif dan efisien.

"Kalau memang ada yang sudah menjadi target, atas dugaan tindak pidana korupsi, maka disadap saja, tanpa harus menunggu izin dari dewan pengawas, tetapi dewan pengawas memastikan penyadapan tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku," jelas dia.

Terkait fungsi dan tugas dewan pengawas ini diatur dalam Pasal 37A dan 37B draf revisi UU KPK, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

(1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas.
(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri.
(3) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.
(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 37B
(1) Dewan Pengawas bertugas:
a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
d. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantas Korupsi.
e. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
f. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.



Sumber: BeritaSatu.com