UU KPK Bukan Kitab Suci, Bisa Diamendemen

UU KPK Bukan Kitab Suci, Bisa Diamendemen
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kanan) menyerahkan daftar inventaris masalah saat rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Rapat membahas revisi UU MD3 dan perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. ( Foto: ANTARA FOTO / Tyaga Anandra )
Markus Junianto Sihaloho / HA Sabtu, 14 September 2019 | 19:49 WIB

Sintang, Beritasatu.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyatakan revisi Undang-Undnag Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bagian dari strategi untuk melaksanakan komitmen membangun pemerintahan bersih yang antikorupsi.

Apabila UUD 1945 saja bisa diamendemen, sangat aneh bila UU KPK tak boleh diamendemen atau direvisi.

Hal itu disampaikan oleh Djarot menanggapi pertanyaan wartawan soal tekanan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilakukan oleh para staf, komisioner, dan LSM pendukung KPK. Juga para pimpinan KPK sendiri yang secara dramatis mengembalikan mandat kepada presiden.

Djarot menjawab bahwa tekanan demikian adalah biasa, sebab setiap pro dan kontra akan selalu disertai dengan tekanan-tekanan politik.

Yang pasti, kata Djarot, KPK itu didirikan saat Indonesia dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri yang merupakan Ketua Umum PDIP. KPK dibentuk sebagai lembaga ad hoc dan undang-undangnya sudah berumur 17 tahun.

"Mau direvisi, KPK-nya diperkuat, kok malah ada pro kontra? Kan lucu ya. Padahal komitmen kita ya tetap, harus membangun pemerintahan bersih yang anti korupsi," kata Djarot di sela rakerda DPD PDI Perjuangan di Sintang, Kalimantan Barat, Minggu (14/9/2019).

Dipastikan Djarot, revisi yang ada dilakukan secara terbatas. Sangat mengherankan sekali bila ada kelompok yang memaksa agar UU itu tak boleh disentuh oleh siapa pun juga.

"Kalau saya pribadi sih, jangan sampai KPK itu semacam negara baru di dalam negara, tak bisa disentuh. Padahal dia adalah institusi dibentuk negara, anggarannya juga dari pemerintah," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"UU KPK itu kan bukan kitab suci. UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi kita saja bisa diamendemen. Ini UU KPK sudah 17 tahun, kok ya tak boleh," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com