Tak Setuju dengan Presiden, ICW Sebut KPK Tak Butuh Pengawas

Tak Setuju dengan Presiden, ICW Sebut KPK Tak Butuh Pengawas
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima Pansel Capim KPK di Istana Merdeka Jakarta, Senin 2 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / HA Minggu, 15 September 2019 | 00:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai sikap Presiden Joko Widodo atas rencana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan untuk penguatan KPK. Menurut Kurnia, Jokowi hanya mengurangi sedikit dosis berat pelemahan KPK oleh DPR melalui revisi UU KPK.

"Dosis berat pelemahan KPK oleh DPR dikurangi dosisnya oleh Presiden, tidak ada penguatan KPK," kata Kurnia kepada Beritasatu.com, Sabtu (14/9/2019).

Kurnia menyebutkan tiga poin yang disebutkan Jokowi terkait rencana revisi UU KPK. Pertama, dewan pengawas yang menurut Kurnia eksistensi dan fungsinya tetap sama baik yang diusulkan DPR maupun Presiden, yakni menjadi perangkat birokratis izin penyadapan KPK. Yang berubah, kata dia, hanya dari sisi mekanisme pemilihan.

"Konsekuensi, penyadapan KPK prosesnya lambat, dan bisa jadi akan kehilangan momentum untuk menangkap pelaku suap. Penyadapan KPK bisa batal dilakukan jika dewan pengawas tidak memberikan izin. Akibatnya, kerja penegakan hukum KPK akan turun drastis," tandas dia.

DPR, kata Kurnia, selalu menganalogikan KPK secara kelembagaan saat melaksanakan tugas dan kewenangan tanpa adanya pengawasan yang jelas. Padahal KPK adalah lembaga negara independen, yang mana sistem pengawasannya sudah berjalan dengan hadirnya kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

"Lagi pun di lembaga negara independen pada belahan dunia mana pun tidak mengenal adanya organ khusus pengawasan. Lalu untuk sektor penindakan sejatinya yang mengawasi KPK adalah institusi kekuasaan kehakiman. Sederhananya, jika seseorang tidak sependapat dengan status hukum atau tindakan paksa KPK maka ranah pengawasannya ada di PraPeradilan. Begitu pula ketika masuk pada ranah pokok perkara, dalam hal ini yang mengawasi kinerja KPK adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," jelas dia.

Kedua, lanjut Kurnia, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Menurut dia, kekuatan besar KPK adalah pada kehati-hatiannya dalam menangani perkara korupsi. Hal itu pun pernah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi saat pengujian materi terkait kewenangan SP3 di KPK.

"Dengan syarat tiga alat bukti harus dimiliki terlebih dahulu, KPK menetapkan status penyidikan dan menetapkan tersangka. Hal ini terjadi karena tidak ada SP3. Bagaimana dengan nasib tersangka korupsi sakit permanen dan meninggal? Cukup diserahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan supaya Kejaksaan menerbitkan SP3," ungkap dia.

Kurnia menerangkan bahwa syarat SP3 dalam KUHAP terdapat tiga, yakni tidak ada bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana, atau tersangka meninggal dunia. Sedangkan dalam draft revisi UU KPK, kata dia, aturan SP3 KPK adalah soal waktu, yakni apabila lewat 1 tahun perkara dalam penyidikan, maka harus diberikan SP3.

"Itulah yang dapat dikatakan bahwa draft revisi UU KPK tersebut keliru. Konsekuensi jika ada SP3, maka KPK tidak dapat menangani perkara korupsi yang kompleks baik aktor, kerugian negara, kejahatan bersifat lintas negara tapi hanya bisa menangani kasus kecil, yang cepat bisa diproses,"tutur dia.

Ketiga, kata Kurnia, terkait penyelidik dan penyidik PPNS. Selain penyelidik dan penyidik Kepolisian dan Kejaksaan, penyelidik dan penyidik KPK dari PPNS. Dampaknya, menurut dia, KPK akan berjalan seperti siput, karena faktanya PPNS yang ada hari ini kinerjanya buruk, tidak dapat menangani kejahatan besar.

"PPNS di KPK juga harus tunduk pada mekanisme korwas yang dikendalikan oleh Kepolisian. Alih-alih KPK menjadi lembaga yang mensupervisi dan mengkoordinasi penanganan pidana korupsi, penyelidik dan penyidik KPK disupervisi oleh Kepolisian," ujarnya.

Kemudian, kata Kurnia, pegawai KPK yang di-ASN-kan akan ditinjau lagi perhitungan penggajian yang secara ideal justru telah terbentuk di KPK. Dengan sistem penggajian dua jenis, gaji pokok dan kinerja, tutur dia, kontrol atas kinerja pegawai KPK sangat baik.

"Dengan mekanisme itu, KPK dapat membangun sistem dan aturan kode etik yang kuat, mudah pula dipecat jika melanggar kode etik, sesuatu yang dikeluhkan oleh Presiden Jokowi pada kasus ASN pada umumnya," pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden mengatakan lembaga negara apa pun perlu diawasi, bahkan termasuk presiden sendiri yang diawasi oleh DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Presiden juga menegaskan badan pengawas KPK yang dia maksudkan tidak boleh berprofesi politisi, atau penegak hukum aktif, melainkan para tokoh masyarakat yang diseleksi oleh tim khusus dan dipilih oleh presiden. Ini berbeda dengan usulan DPR bahwa dewan pengawas nanti bertanggung jawab kepada DPR.



Sumber: BeritaSatu.com