Kehadiran Dewan Pengawas KPK Dinilai Penting

Kehadiran Dewan Pengawas KPK Dinilai Penting
Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Jumat 13 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Robertus Wardi / FER Minggu, 15 September 2019 | 16:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti bidang hukum pada Banera Institute, Alfeus Jebabun, mendukung kehadiran Dewan Pengawas bagi KPK. Namun kehadiran Dewan itu tidak boleh memperlemah kewenangan KPK. Dewan Pengawas harus benar-benar hadir untuk menciptakan kerja KPK yang efektif dan profesional.

"Kehadiran Dewan Pengawas penting mengingat wewenang KPK yang sangat besar. S‎truktur Dewan Pengawas harus diatur secara tegas, tidak seperti yang diatur sekarang dalam RUU Perubahan‎,"kata Alfeus di Jakarta, Minggu (15/9).

Alfeus mengusulkan Dewan Pengawas terdiri dari perwakilan beberapa unsur, misalnya unsur penegak hukum, masyarakat‎, pemerintah dan hakim. Anggota Dewan Pengawas dipilih oleh Panitia Seleksi.

Dia tidak setuju ada wewenang Dewan Pengawas untuk mengatur penyadapan. Menurutnya, penyadapan memang perlu diatur tetapi bukan tugas Dewan Pengawas. Pengaturan penyadapan dilakukan dalam rumusan Undang-Undang yang tegas dan detail.

"Terkait penyadapan, memang harus ada pengawasan dan perlu dibatas, karena seperti putusan Mahkamah Konstitusi, penyadapan merupakan pelanggaran terhadap hak privasi dan bertentangan dengan UUD 1945. Pembatasan wewenang penyadapan diperlukan untuk mengurangi dan mencegah penyalahgunaan wewenang‎," jelas Alfeus.

Alfeus juga setuju adanya SP3 dalam setiap kasus di KPK. Hal itu untuk memberikan kepastian hukum. Di sisi lain, SP3 untuk melindungi hak tersangka, dan mencegah adanya pemaksaan perkara yang tidak memenuhi syarat dipaksakan diadili.

"KPK harus diberi wewenang untuk melakukan SP3, dan hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Yang namanya wewenang, ya bisa dipakai bisa juga tidak. Yang perlu diatur secara tegas adalah kriteria kasus yang dapat diberi SP3. RUU KPK hanya mengatur, kasus yang penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam waktu 1 tahun, KPK berwenang menerbitkan SP3. Rumusan dan kriterianya harus lebih dipertegas, misalnya seperti yang dirumuskan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu: karena penyidik tidak memiliki cukup bukti; peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana; atau penghentian demi hukum, misalnya karena tersangka meninggal dunia atau karena tindak pidananya telah kedaluwarsa," tutup Alfeus.



Sumber: Suara Pembaruan