Cikini Studi: Dewan Pengawas KPK Harus Berintegritas

Cikini Studi: Dewan Pengawas KPK Harus Berintegritas
Peneliti Cikini Studi, Teddy Mihelde Yamin. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Minggu, 15 September 2019 | 21:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jika Dewan Pengawas Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK) jadi dibentuk dan masuk dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, maka lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai integritas, memiliki kredibilitas yang baik, rekam jejak yang bagus, dan mampu membawa KPK menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi.

Pandangan itu disampaikan peneliti Cikini Studi, Teddy Mihelde Yamin di Jakarta, Minggu (15/9/2019. Dikatakan, untuk menjamin agar personel yang duduk di Dewan Pengawas adalah orang-orang yang bersih, maka pemilihan anggota lembaga yang akan dibentuk oleh Presiden tersebut harus dilakukan melalui seleksi yang ketat secara berjenjang dari bawah dengan sistem yang transparan.

"Setelah itu, baru Dewan Pengawas ditetapkan oleh Presiden. Jangan main potong kompas, sehingga terkesan ada agenda tersembunyi. Transparansi menjadi kunci penting soal pembentukan Dewan Pengawas ini,” kata Teddy.

Alumnus Nottingham University, Inggris, tersebut mengatakan, bila revisi UU KPK terlaksana sesuai poin-poin revisi, maka KPK harus mampu menyiasati kewenangannya. Hal itu supaya pemberantasan korupsi tetap berada pada jalur yang benar.

“Mengenai klausul soal penyadapan yang dilaksanakan atas izin tertulis Dewan Pengawas, pimpinan KPK yang baru nanti harus membuat aturan dan komitmen bersama dengan Dewan Pengawas. Ini supaya jangan terjadi saling sandera di antara mereka,” kata Teddy.

Menurut dia, integritas Dewan Pengawas menjadi sangat penting. Sebab, Dewan Pengawas yang amanah dan tak terbeli dengan berbagai kepentingan penguasa maupun kuroptor akan sangat membantu pemberantasan korupsi di Tanah Air. "Jangan pula justru Dewan Pengawas menjadi perpanjangan tangan penguasa,” kata Teddy.

Peneliti Cikini Studi lainnya, Iskandar Zulkarnaen menyoroti masalah Pasal 12A revisi UU KPK terkait dengan proses penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Jaksa Agung. “Saya sependapat dengan Presiden Joko Widodo. Koordinasi tidak diperlukan. Sifatnya bisa pemberitahuan. Tetapi, kalau harus sampai berkoordinasi, penuntutan oleh jaksa KPK dapat berpanjang-panjang. Apalagi, bila Jaksa Agung dari partai tertentu. Bisa celaka nasib pemberantasan korupsi di negara kita,” kata Iskandar.

Dosen FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) itu juga mengatakan, meski dibiayai APBN, KPK harus tetap independen dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

Seperti diketahui, belakangan ini muncul kritik atas revisi UU tentang KPK. Cikini Studi berpandangan, sebagian pendapat terkait pro dan kontra revisi UU KPK itu terkesan bias. Misalnya, pendapat yang menyatakan KPK hanya menjadi lembaga kajian. “Publik harus dicerahkan dengan informasi yang sebenarnya. Media juga harus menyaring informasi yang mereka terima,” kata Iskandar.



Sumber: Suara Pembaruan