FLHI: Pengembalian Mandat Pimpinan Tindakan Halangi Pemberantasan Korupsi

FLHI: Pengembalian Mandat Pimpinan Tindakan Halangi Pemberantasan Korupsi
Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Jumat 13 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / AO Senin, 16 September 2019 | 06:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Forum Lintas Hukum Indonesia (FLHI) menilai, Ketua KPK Agus Rahadjo serta Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Laode Syarif diduga melakukan tindakan menghambat, merintangi, serta menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Menurut FLHI, tindakan tiga pimpinan KPK dengan menyerahkan pengembalian mandat KPK ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat KPK tidak bisa bekerja normal.

"Jadi, pengembalian mandat dan tugas pemberantasan korupsi macet total, tindakan ini menghambat, merintangi dan menggagalkan upaya pemberantasan korupsi," kata Ketua FLHI Petrus Selestinus di Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Menurut Petrus, Agus cs bisa dijerat hukuman 12 tahun penjara jika menghalangi dan menghambat upaya pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. "Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Ini mirip seperti yang dilakukan Frederich Yunadi pada Setya Novanto beberapa waktu lalu, yakni menghalangi proses penyelidikan," kata dia.

Petrus menegaskan KPK adalah sebuah lembaga negara, bukan "terminal bus kota" yang menampung setiap orang atau siapa saja yang mau keluar atau masuk seenaknya. Dia berharap Agus Raharjo cs tidak memandang KPK hanya sebagai "terminal bus kota" itu.

"Di KPK sudah tidak ada soliditas di antara pimpinan KPK dan tidak ada lagi pimpinan yang kolektif kolegial. Bahkan, kondisi terparah adalah per 13 September 2019 KPK berada dalam kevakuman Pimpinan yang kolektif kolegial, meninggalkan dua organ KPK lainnya, yaitupPenasehat KPK dan pegawai KPK dalam kondisi perpecahan. Ini tidak boleh dianggap remeh pemerintah dan DPR," kata dia.

Menurut Petrus, kevakuman pimpinan KPK telah berimplikasi hukum bahwa lembaga itu berada dalam kondisi "berhenti" melakukan segala aktivitas pemberantasan korupsi. Segala aktivitas yang berkaitan dengan proses penyidikan dan penuntutan oleh KPK, kata dia, tidak memiliki landasan hukum alias menjadi cacat hukum.

"Jadi, Presiden Jokowi segera mengambil sikap dengan menunjuk Plt pimpinan KPK yang baru, karena tak bisa Basaria Panjaitan dan Alex Marwata bekerja sendiri. Harus ada sosok ketua seperti saat kejadian cicak vs buaya lalu. Kalau mau gentle, Jaksa Agung juga sekalian mengambil alih. Karena, struktur, komposisi, dan konfigurasi kepemimpinan KPK adalah kolektif kolegial," tandas dia.

Petrus menyayangkan sikap Agus Raharjo cs yang menyebabkan KPK mengalami kevakuman kepemimpinan dengan cara yang tidak beradab, yaitu mengembalikan mandat yang diperoleh secara konstitusional dengan cara-cara yang inkonstitusional kepada Presiden agar Presiden Jokowi mengelola sendiri KPK.

"Ini adalah sebuah pengalihan tanggung jawab yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab, tidak memiliki dasar moral dan etika dalam kepemimpinan, serta mengabaikan nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi basis di dalam akuntabilitas kepemimpinan sebuah lembaga legara," tegas Petrus.

Sementara itu, Sekretaris FLHI Serfas Serbaya Manek mengatakan, KPK sekarang berada dalam keadaan "anomali" yang diikendalikan oleh kekuatan lain di luar sistem kekuasaan pemerintahan, sehingga wibawa negara dan pemerintahan telah dipertaruhkan. Menurut Serfas, hal ini disebabkan semata-mata karena pimpinan KPK menghadapi ketidakpercayaan terhadap diri sendiri dan menghadapi krisis kepercayaan publik yang semakin meluas.

"Sebagai sebuah lembaga negara penegak hukum, seharusnya dalam keadaan apapun pimpinan KPK tetap on the track menjaga marwah KPK, bukan malah lari dari tanggung jawab. Karena itu, untuk menyelematakan KPK dari kondisi anomali dan stagnan secara berkepanjangan, Jokowi segera membekukan sementara kepemimpinan KPK periode 2015 - 2019 dengan menunjuk lima orang pimpinan KPK sebagai Plt hingga pimpinan KPK periode 2019-2023 dilantik," kata Serfas.



Sumber: Suara Pembaruan