Eks Pimpinan Minta Pemerintah dan DPR Tak Buru-buru Sahkan RUU KPK

Eks Pimpinan Minta Pemerintah dan DPR Tak Buru-buru Sahkan RUU KPK
Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki ( Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay )
Fana Suparman / JAS Senin, 16 September 2019 | 15:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid I, Taufiequrachman Ruki meminta Pemerintah dan DPR tidak terburu-buru mengesahkan revisi UU 30/2002 tentang KPK. Ruki bersama mantan pimpinan KPK lainnya meminta Pemerintah dan DPR membahas terlebih dahulu mengenai RUU ini dengan para akademisi.

"Melalui forum ini mudah-mudahan Presiden dan para menteri yang terlibat dalam perumusan RUU KPK para anggota DPR yang terlibat dalam Pansus mendengar masukan akademisi. Bahwa kami berharap pembahasan itu jangan terburu-terburu, diperbanyak menyerap aspirasi," kata Ruki di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/9/2019).

Hal ini disampaikan setelah Ruki bersama sejumlah mantan Pimpinan KPK bertemu dengan pimpinan KPK. Selain Ruki, pertemuan ini dihadiri Erry Riyana Hardjapamekas, Tumpak Hatorangan Panggabean (Komisioner Jilid I), Chandra M. Hamzah (Komisioner KPK Jilid II).

Selain itu nampak juga Junino Jahja (mantan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK), Eko Soesamto Tjiptadi (mantan Deputi Pencegahan), Roni Ihram Maulana (mantan Direktur Monitoring), dan Ina Susanti (mantan Direktur Informasi dan Data).

Sebagai orang yang terlibat dalam perumusan UU KPK, Ruki mengaku pihaknya belum mengetahui secara rinci poin apa saja dalam UU tersebut yang akan diubah oleh parlemen dan pemerintah. Menurutnya, Ruki baru mengetahui sebagian poin-poin melalui media massa.

"Seperti apa perubahannya itu kita tahunya (dari media massa) SP3, dewan pengawas, soal SDM, status penyidik dan soal penyadapan. Tapi seperti apa perubahannya dalam kalimat itu belum tahu. Karena itu yang akan menjadi norma hukum, kita belum tahu," katanya.

Permintaan ini bukan tanpa alasan. Secara pribadi, Ruki merasa proses revisi UU KPK terlalu terburu-buru. Apalagi, proses ini dilakukan hanya beberapa pekan sebelum berakhirnya masa jabatan DPR periode 2014-2019. Jangan sampai proses yang terburu-buru ini membuat bangsa Indonesia menyesal.

"Jangan kita menyesal lagi akibat tergesa dan ketertutupan. Mudah-mudahan ini didengar Presiden dan DPR," katanya.

Erry Riyana menyebut, para mantan pimpinan KPK siap untuk diajak berdiskusi soal revisi UU KPK. Erry berharap pemikiran para mantan Komisioner dapat menambah kualitas substansi perubahan UU KPK.

"Kami tetap mengimbau pimpinan yang sekarang. Kalau memang kami dianggap layak menjadi narsum kami juga siap kapan saja dipanggil Presiden dan kami sudah merumuskan apa yang ada di pikiran kami," katanya.

Erry menegaskan, revisi UU KPK seharusnya berorientas pada peningkatan kinerja pemberantasan korupsi dan penguatan KPK. Hal ini semata untuk mempertahankan eksistensi KPK dalam memberantas korupsi.

"KPK harus dipertahankan dan diperkuat, jadi bagian pemberantasan korupsi kita," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Chandra M Hamzah meminta pembahasan RUU KPK berlu dibahas dengan tenang dan objektif. Chandra khawatir pembahasan yang terburu-buru akan merugikan semua pihak terutama upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti, karena tidak ada negara yang maju tingkat korupsinya tinggi. Jadi ini komitmen kita bersama," tegas Chandra Hamzah.

 



Sumber: Suara Pembaruan