Kembali Jadi Pimpinan KPK, Ini Kata Alexander Marwata

Kembali Jadi Pimpinan KPK, Ini Kata Alexander Marwata
Calon Pimpinan KPK Alexander Marwata saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/9/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Markus Junianto Sihaloho / JAS Senin, 16 September 2019 | 16:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Alexander Marwata kembali terpilih dan disahkan oleh Rapat Paripurna DPR RI menjadi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2024. Mantan hakim pengadilan tipikor itu menjadi satu-satunya pimpinan KPK periode 2015-2019 yang terpilih kembali.

Usai disahkan rapat paripurna DPR, Senin (16/9/2019), Alexander Marwata berbicara beberapa hal kepada wartawan.

Pertama, dia menyatakan dirinya merasa sudah biasa diragukan. Bila pimpinan KPK 2019-2023 diragukan, seingat dirinya keraguan yang sama juga dahulu diarahkan ketika pimpinan KPK 2015-2019 disahkan DPR.

"Saya kira bagus kalau masyarakat ragu, karena masyarakat nantinya akan terus mengawasi kinerja kami ke depan," kata Alexander.

Soal penolakan dari internal KPK, Alexander berpegang pada pernyataan Ketua KPK saat ini Agus Rahardjo. Saat pelantikan sekjen dan direktur penuntutan KPK, Agus menyatakan bahwa pimpinan KPK yang baru nanti harus diterima. "Tidak ada lagi ruang atau peluang untuk menolak," imbuhnya.

Soal revisi UU KPK, Alexander mengatakan pihaknya akan berkirim surat kepada Komisi III DPR dan Kementerian Hukum dan HAM terkait pasal-pasal yang menjadi perhatian masyarakat. Misalnya terkait Dewan Pengawas (Dewas) Pihaknya menilai akan ribet bila harus meminta perizinan ke Dewas ketika hendak menyadap dan menggeledah. Apalagi sebenarnya sudah ada pimpinan KPK RI. Bila harus meminta izin ke Dewas, seakan-akan Dewas adalah atasan dari pimpinan KPK.

"Setiap penggeledahan harus izin itu ribet. Tapi kalau Dewas ingin melihat dan memastikan apakah penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan itu proper, sudah tepat, silakan melakukan pengawasan. Mungkin dia akan melihat proses penyadapan secara berkala tiga bulan sekali, silakan," jelas Alexander.

"Tetapi pimpinan tidak harus minta izin kepada dewan pengawas. Kalau begitu seolah-olah dewas jadi atasan pimpinan KPK," tambahnya.

Walau demikian, kata Alexander, sepanjang tugas dan kewenangan Dewas itu dipisahkan dengan jelas, maka tidak akan ada benturan wewenang dengan pimpinan KPK.

"Jadi misalnya kalau di perusahaan itu ada komisaris, tugas dia mengawasi kinerja direksi, kan seperti itu. Jadi tak ada tugas komisaris tidak melakukan atau intervensi dalam kegiatan sehari hari yang sifatnya teknis," ujar Alexander.

Soal wadah pegawai KPK, dirinya melihat semuanya harus ditempatkan sesuai peraturannya yang ada.

"Dikembalikan ke fungsi semula, pembentukan wadah pegawai itu asal muasalnya seperti apa, dulu tujuannya untuk apa itu saja. Kita kembalikan ke fungsinya," kata Alexander.

"Ini seolah-olah di KPK itu semua jadi juru bicara. Ke depan kita harus tertibkan itu, tentukan siapa yang jadi pembicara mengatasnamakan lembaga. Repot kalau semua bisa bicara. Nanti akhirnya masyarakat bingung," tambahnya.

Dirinya mengatakan soal pembahasan revisi UU KPK sebaiknya diserahkan kepada Pemerintah dan DPR. Sebab KPK adalah pelaksana undang-undang.

Kalau KPK dimintai masukan, maka KPK akan memberi masukan. Kalau tidak diminta, menurut dia, KPK sebaiknya tetap memberikan masukan soal pasal mana saja yang hadi perhatian masyarakat. "Plus apa concern dari KPK terhadap keberatan dan pegawai dan masyarakat itu," imbuhnya.



Sumber: Suara Pembaruan