Pimpinan Baru Diminta Benahi Internal KPK

Pimpinan Baru Diminta Benahi Internal KPK
Petrus Selestinus ( Foto: istimewa )
Yustinus Paat / MPA Senin, 16 September 2019 | 20:08 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Forum Lintas Hukum Indonesia (FLHI) Petrus Selestinus meminta pimpinan KPK periode 2019-2023 untuk membenahi internal KPK agar tidak mengganggu kerja-kerja pemberantasan korupsi. Menurut Petrus, salah satu masalah di KPK sekarang ada persoalan soliditas antara pimpinan dan relasi antara pimpinan dan pegawai KPK yang kurang baik.

"Kita harapkan pimpinan KPK baru harus membenahi managemen organisasi dan tata laksana tugas-tugas KPK sehingga hubungan kerja antara pimpinan dan pegawai KPK berada dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis pada nilai dasar aparatus sipil negara atau ASN," ujar Petrus di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Bahkan, kata Petrus, pimpinan KPK baru harus mampu membubarkan Wadah Pegawai (WP) KPK yang ada sekarang. Menurut dia, keberadaan WP KPK tidak sehat lagi karena menjadi kekuatan luar biasa yang juga diduga bise mendikte pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

"Wadah pegawai KPK ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, mendikte pimpinan KPK dan bahkan menutup lambang KPK dengan kain hitam padahal itu lembaga negara, kantor pemerintah. Kekuatan pimpinan KPK yang disebut sebagai tanggung jawab tertinggi penyidikan dan penuntutan, sebetulnya mereka itu dalam kondisi dikendalikan oleh WP KPK," ungkap dia.

Selain itu, lanjut Petrus, pimpinan KPK baru harus menghilangkan sekat-sekat antara karyawan yang di BKO-kan dari Instansi Polri, Kejaksaan dan BPKP dengan karyawan KPK hasil rekrutmen KPK sendiri. Apalagi, kata dia, sekat-sekat tersebut diduga dibangun berdasarkan pertimbangan kepentingan politik dan ideologi atas dasar suku, ras dan agama manapun.

"Pegawai KPK tidak boleh ada sekat-sekat, harus solid sehingga kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak terganjal oleh sekat-sekat tersebut. Itu salah satu tugas pimpinan KPK terpilih," imbuh dia.

Kemudian, kata Petrus, pimpinan KPK baru harus mewadahi pegawai KPK dengan sebuah organisasi yang berorientasi kepada sistem tata laksana dan tata kerja pegawai yang berbasis pada nilai-nilai dasar kepegawaian. Nilai-nilai tersebut adalah akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik.

"Komitmen mutu dan anti-korupsi yang harus diinternalisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian sehari-hari di KPK," tutur dia.

Sementara Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung RI Chairul Imam berharap kehadiran pimpinan KPK yang baru bisa memastikan loyalitas seluruh pegawai KPK hanya kepada pimpinan. Menurut dia, akan sangat berbahaya jika pegawai KPK mempunyai loyalitas ganda.

"Siapa saja bisa menjadi pegawai KPK baik dari kepolisian, kejaksaan atau rekrutan KPK sendiri. Namun, yang penting mereka tidak mempunyai loyalitas ganda, layolitasnya hanya kepada pimpinan KPK," tandas Chairul.

Dia membayangkan jika penyidik KPK mempunyai loyalitas ganda. Menurutnya, peluang tidak mengusut kasus dugaan korupsi di lembaga kepolisian dan kejaksaan bakal terbuka lebar.

"Dari manapun asalnya kalau sudah di dalam KPK mereka adalah satu, jadi loyalitasnya cuma satu. Sebab bahayanya itu kalau dia ditaruh di sini bekas polisi, nanti lalu menyidik perwira polisi, bocor ke polisi, yang ini menyidik ke kejaksaan bocor ke kejaksaan. Ini nggak boleh, mereka orang kejaksaan ditaruh di situ ya sudah selama di situ mereka loyalitasnya kepada KPK," pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, Rapat paripurna DPR mengesahkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Rapat pengesahan itu dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Kelima pimpinan KPK RI itu dipilih setelah sebelumnya memenangkan proses fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) capim KPK yang digelar Komisi III. Dari 10 calon yang ada, terpilih lima nama.

Lima pimpinan KPK baru itu adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango. Komisi III DPR telah memercayakan posisi Ketua KPK kepada Firli Bahuri yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara, Jumat (13/9/2019) lalu.



Sumber: BeritaSatu.com