Waketum Kadin Bidang Hukum dan Regulasi Harap Revisi UU KPK Dikawal
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Waketum Kadin Bidang Hukum dan Regulasi Harap Revisi UU KPK Dikawal

Senin, 16 September 2019 | 22:24 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepatutnya dikawal. Tujuannya agar poin-poin penting yang diperlukan untuk pengembangan KPK masuk dalam revisi tersebut.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Hukum dan Regulasi, Melli Darsa dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Senin (16/9/2019).

“Sebuah organisasi atau institusi pasti harus selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Jadi lebih baik kita kerahkan energi dan pikiran kita untuk mengawal proses RUU (Rancangan Undang-Undang) KPK agar memerhatikan poin-poin berikut, yaitu peningkatan kualitas SDM, nilai dan budaya institusi, tata kelola dan pengendalian, serta akuntabilitas dan transparansi,” kata Melli.

Melli mengatakan, prinsip checks and balances itu biasa dalam praktik ketatanegaran. Artinya, pengawasan terhadap KPK sejatinya tidak perlu diributkan. Paling utama, kata dia, KPK tetap mempunyai independensi dalam penetapan tindakan, aksi, dan penilaian profesional terhadap tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Adanya Dewan Pengawas menurut saya tidak akan mengurangi independensi KPK. Yang penting, anggota dari Dewan Pengawas itu dijaga profesionalitasnya. Ibaratnya, lebih sebagai two tier structure seperti halnya di Badan Hukum Perseroan Terbatas pada umumnya. Ada direksi, ada komisaris. Keduanya sejajar, saling melengkapi, saling memperkuat, dan selama dibentuk dengan benar Komisaris tidak melemahkan Direksi,” ungkap Melli.

Melli mengatakan, revisi UU KPK perlu ditindaklanjuti nantinya dengan UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Merevisi UU KPK tanpa merevisi UU Tipikor menjadi seperti kita memiliki telepon pintar yang lebih bagus tetapi software-nya tidak update. Ini dikarenakan UU Tipikor terkait erat dengan doktrin-doktrin keuangan negara dalam arti luas dalam UU Perbendaharaan Negara (UU 1/2004). Paradigma keuangan negara dalam arti luas dari UU Perbendaharaan Negara saat ini masih menimbulkan banyak ketidakpastian bagi dunia usaha,” tegas Melli

Salah satu contohnya adalah pasal di dalam UU Tipikor yang mengatur bahwa tindak pidana korupsi meliputi perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara. Konsep ini dalam praktiknya masih diartikan terlalu kaku dan normatif, sehingga sebuah transaksi bisnis atau corporate action yang biasa dilakukan di dunia usaha dapat disalahartikan sebagai tindakan korupsi hanya karena masalah prosedural.

“Contoh lain, terkait dengan corporate action di BUMN yang sering kali dikaitkan dengan definisi potensi kerugian keuangan negara dari UU Perbendaharaan Negara. Padahal perlu kita ingat aset dan keuangan BUMN sudah dipisahkan dari APBN dan dalam bisnis yang namanya potensi rugi pasti ada. Tetapi, bukan berarti perusahaan ingin rugi atau sengaja merugi. Maunya pasti untung dengan strategi korporasi yang terukur dan mengelola dengan baik risiko yang ada,” kata Melli.

Melli pun menyebut, seandainya BUMN melakukan transaksi derivatif atau haircut non-performing loan, itu biasa saja sebenarnya di dunia usaha dan tidak ada niat jahat di situ. "Jadi jangan langsung dicap bahwa BUMN tersebut melakukan korupsi. Kita harus ingat bahwa di dunia usaha yang namanya corporate action atau investasi itu return-nya tidak dalam jangka pendek," kata dia.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Fuad Amin Akan Dimakamkan di Martajasa

Rencananya pemakaman almarhum akan dilakukan Selasa (17/9) pagi di pemakaman keluarga Bani Kholil.

NASIONAL | 16 September 2019

Upah Buruh Tani Naik 0,22 Persen pada Agustus 2019

Sementara itu, upah riil buruh tani juga mengalami kenaikan sebesar 0,13 persen.

NASIONAL | 16 September 2019

Menantu Jokowi Ungkap Niat Maju di Pilwalkot Medan

Bobby ingin maju dalam kontestasi pilkada dengan misi ingin mengembalikan citra baik Kota Medan yang dinilainya saat ini semakin redup.

NASIONAL | 16 September 2019

Iriana Jokowi Resmikan Gerakan Indonesia Bersih

Dalam sambutannya Ibu Negara Iriana Jokowi mengatakan cara untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan tidak sulit.

NASIONAL | 16 September 2019

Kecelakaan Maut Truk vs Bus di Lampung, 8 Orang Tewas

Sopir bus Rosalia Indah Joko (24) turut menjadi korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan supir truk belum teridentifikasi.

NASIONAL | 16 September 2019

Kapal Cepat Terbalik di Nusa Lembongan, Dua Turis Tewas

Kapal cepat (fast boat) yang ditumpangi dua wisatawan asing terbalik dihantam gelombang.

NASIONAL | 16 September 2019

Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Dukung Revisi UU KPK

Survei menyatakan 44,9 persen masyarakat mendukung revisi UU KPK, sementara yang tidak setuju 39,9 persen.

NASIONAL | 16 September 2019

HS Dillon Meninggal Dunia

HS Dillon meninggal dunia di RS Siloam Bali, pukul 18.27 wita

NASIONAL | 16 September 2019

Pimpinan Baru Diminta Benahi Internal KPK

Wadah pegawai KPK mempunyai kekuatan yang luar biasa, mendikte pimpinan KPK dan bahkan menutup lambang KPK.

NASIONAL | 16 September 2019

Alex Sebut Wajar Pimpinan Baru KPK Diragukan

Alex, yang merupakan petahana mengatakan, pada pertama kali terpilih juga dirinya diragukan.

NASIONAL | 16 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS