Waketum Kadin Bidang Hukum dan Regulasi Harap Revisi UU KPK Dikawal

Waketum Kadin Bidang Hukum dan Regulasi Harap Revisi UU KPK Dikawal
Waketum Kadin Bidang Hukum dan Regulasi, Melli Darsa ( Foto: Istimewa )
Carlos KY Paath / AO Senin, 16 September 2019 | 22:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepatutnya dikawal. Tujuannya agar poin-poin penting yang diperlukan untuk pengembangan KPK masuk dalam revisi tersebut.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Hukum dan Regulasi, Melli Darsa dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Senin (16/9/2019).

“Sebuah organisasi atau institusi pasti harus selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Jadi lebih baik kita kerahkan energi dan pikiran kita untuk mengawal proses RUU (Rancangan Undang-Undang) KPK agar memerhatikan poin-poin berikut, yaitu peningkatan kualitas SDM, nilai dan budaya institusi, tata kelola dan pengendalian, serta akuntabilitas dan transparansi,” kata Melli.

Melli mengatakan, prinsip checks and balances itu biasa dalam praktik ketatanegaran. Artinya, pengawasan terhadap KPK sejatinya tidak perlu diributkan. Paling utama, kata dia, KPK tetap mempunyai independensi dalam penetapan tindakan, aksi, dan penilaian profesional terhadap tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Adanya Dewan Pengawas menurut saya tidak akan mengurangi independensi KPK. Yang penting, anggota dari Dewan Pengawas itu dijaga profesionalitasnya. Ibaratnya, lebih sebagai two tier structure seperti halnya di Badan Hukum Perseroan Terbatas pada umumnya. Ada direksi, ada komisaris. Keduanya sejajar, saling melengkapi, saling memperkuat, dan selama dibentuk dengan benar Komisaris tidak melemahkan Direksi,” ungkap Melli.

Melli mengatakan, revisi UU KPK perlu ditindaklanjuti nantinya dengan UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Merevisi UU KPK tanpa merevisi UU Tipikor menjadi seperti kita memiliki telepon pintar yang lebih bagus tetapi software-nya tidak update. Ini dikarenakan UU Tipikor terkait erat dengan doktrin-doktrin keuangan negara dalam arti luas dalam UU Perbendaharaan Negara (UU 1/2004). Paradigma keuangan negara dalam arti luas dari UU Perbendaharaan Negara saat ini masih menimbulkan banyak ketidakpastian bagi dunia usaha,” tegas Melli

Salah satu contohnya adalah pasal di dalam UU Tipikor yang mengatur bahwa tindak pidana korupsi meliputi perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara. Konsep ini dalam praktiknya masih diartikan terlalu kaku dan normatif, sehingga sebuah transaksi bisnis atau corporate action yang biasa dilakukan di dunia usaha dapat disalahartikan sebagai tindakan korupsi hanya karena masalah prosedural.

“Contoh lain, terkait dengan corporate action di BUMN yang sering kali dikaitkan dengan definisi potensi kerugian keuangan negara dari UU Perbendaharaan Negara. Padahal perlu kita ingat aset dan keuangan BUMN sudah dipisahkan dari APBN dan dalam bisnis yang namanya potensi rugi pasti ada. Tetapi, bukan berarti perusahaan ingin rugi atau sengaja merugi. Maunya pasti untung dengan strategi korporasi yang terukur dan mengelola dengan baik risiko yang ada,” kata Melli.

Melli pun menyebut, seandainya BUMN melakukan transaksi derivatif atau haircut non-performing loan, itu biasa saja sebenarnya di dunia usaha dan tidak ada niat jahat di situ. "Jadi jangan langsung dicap bahwa BUMN tersebut melakukan korupsi. Kita harus ingat bahwa di dunia usaha yang namanya corporate action atau investasi itu return-nya tidak dalam jangka pendek," kata dia.



Sumber: Suara Pembaruan