Tito Sulistio Tekankan Pentingnya Peningkatan Keahlian Auditor

Tito Sulistio Tekankan Pentingnya Peningkatan Keahlian Auditor
Dirut Bursa Efek Indonesia periode 2015–2018, Tito Sulistio berjabat tangan dengan para Anggota Komisi XI usai menjalani Uji Kepatutan dan Kelayakan Seleksi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 yang digelar oleh Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis 5 September 2019. Dalam presentasinya, Tito Sulistio kampanyekan BPK Partner Bukan Blocker dimana Tito berikan rekomendasi meningkatkan efektifitas pemeriksaan, penguatan fungsi pemberian pendapat pemeriksaan perencanaan, memperkuat satuan pemeriksa untuk tujuan tertentu, secara strategis dan berkala menghitung keuangan negara, memastikan LHP clear, clean & correct, membuka akses digital untuk pengawasan publik sesuai dengan esensi yang ada di Pasal 7 ayat 5 UU 15 / 2016, membuat suatu rencana taktis untuk sosialisasi dan edukasi kerja BPK. ( Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah )
Hotman Siregar / HA Senin, 16 September 2019 | 23:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Calon anggota Badan pemeriksa Keuangan (BPK) Tito Sulistio mengatakan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan keahlian auditor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

"Setiap auditor seharusnya memiliki keahlian spesifik dalam mengaudit laporan keuangan," ujar Tito dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di kompleks parlemen,Jakarta, Senin (16/9/2019).

Menurut Tito, tidak semua auditor bisa mengaudit semua laporan keuangan. Untuk itu diperlukan kemampuan khusus misalnya mengaudit bidang energi.

"Seluruh kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai wewenangnya yang menitikberatkan pada perencanaan," jelasnya.

Oleh karenanya, Tito menyampaikan, sudah waktunya BPK melakukan perencanaan melalui efisiensi dan efektivitas. DPR dan DPD juga bisa melihat pelaksanaan anggarannya.

DPD, kata Tito, memiliki kewenangan dalam pasal 23 ayat D memeriksa pelaksanaan angggaran pendapatan dan belanja negara di daerah. Tito berharap DPD ke depannya bisa bekerja sama dengan BPK dalam melakukan edukasi kerja. Ia juga melihat masih banyak pejabat di pemerintah daerah yang kurang memahami prosedur birokrasi.

Menurut Tito, ada tiga hal yang bisa dikerjasamakan yakni proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, menyiapkan informasi, dan bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi.

Tito menyebut, sekitar 30 persen dana APBN setiap tahunnya dialirkan ke daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem agar pemerintah pusat bisa memastikan dana tersebut dimanfaatkan dengan tepat.

Menurutnya, masih banyak pejabat pemda yang memiliki pengetahuan berbeda dengan pemerintah pusat. Untuk itu, perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi BPK bersama DPD di masa mendatang.



Sumber: Suara Pembaruan