Polisi dan Jaksa Ada Pengawas, Harusnya KPK Juga

Polisi dan Jaksa Ada Pengawas, Harusnya KPK Juga
Pimpinan KPK Terpilih Lili Pintauli Siregar (tengah), Nurul Ghufron (kiri), Ketua KPK terpilih Firli Bahuri (kedua kanan), Alexander Marwata (kedua kiri) dan Nawawi Pomolango disela Rapat Paripurna DPR di Gedung Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Carlos KY Paath / HA Selasa, 17 September 2019 | 00:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum (ketum) Relawan Jokowi (Rejo) Darmizal menegaskan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diawasi. Darmizal mendukung penuh pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“Dewan Pengawas KPK menjadi satu kebutuhan yang sangat diperlukan. Kepolisian saja ada yang mengawasi, begitu juga kejaksaan. Anggota Dewan Pengawas KPK nantinya berisi tokoh-tokoh yang mumpuni,” kata Darmizal saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (16/9/2019).

Darmizal menyatakan, presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan pun juga diawasi. “Presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Seorang kepala negara saja mesti diawasi kinerjanya. Coba bayangkan,” ujar Darmizal.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap, tujuan pembentukan Dewas KPK dalam rangka mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. “Perihal keberadaan Dewan Pengawas, ini memang perlu,” kata Presiden.

Hal itu disampaikan Presiden saat jumpa pers terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019) lalu.

“Karena semua lembaga negara, presiden, MA (Mahkamah Agung), DPR, bekerja dalam prinsip check and balances (perimbangan). Saling mengawasi. Presiden saja diawasi. Diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan juga diawasi oleh DPR,” ucap Presiden.

Oleh karena itu, Presiden menilai pembentukan Dewas menjadi sesuatu yang wajar. Anggotanya berasal dari tokoh masyarakat, akademisi ataupun pegiat antikorupsi. Bukan politisi, birokrat maupun aparat penegak hukum aktif.

Pengangakatan Dewas, lanjut Presiden, dilakukan oleh Presiden dan dijaring melalui panitia seleksi.

“Saya ingin memastikan tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK tetap menjalankan kewenangan, sebelum terbentuknya Dewan Pengawas,” ungkap Presiden.



Sumber: BeritaSatu.com