Kekuasaan Lembaga Penegak Hukum Tak Boleh Tak Terbatas.

Kekuasaan Lembaga Penegak Hukum Tak Boleh Tak Terbatas.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan Pandangan Pemerintah menganai RUU KPK Kepada Pimpinan Rapat Paripurna Fahri Hamzah disaksikan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) dua Wakil Ketua DPR Utut Adianto (kiri) dan Fadli Zon (kanan) dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 - 2020, di Kopleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 17 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Yeremia Sukoyo / AO Selasa, 17 September 2019 | 15:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI), Chudry Sitompul mengatakan, memang seharusnya tidak ada alasan untuk menunda pembahasan revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, revisi UU KPK perlu untuk dilakukan agar tercipta checks and balances dalam proses penegakkan hukum di Indonesia.

Diingatkan Chudry, berdasarkan teori, di dalam sebuah negara hukum, sebuah lembaga negara seharusnya tidak boleh ada yang diberikan kekuasaan penegakan hukum yang tidak terbatas. KPK selama ini menjadi sebuah lembaga yang sangat istimewa dan melebihi kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum lain.

"Kita mau menata agar tidak ada lembaga yang kekuasannya tak terbatas. Setiap lembaga yang kekuasaannya tidak terbatas tentu menimbulkan masalah dan biasanya akan terjadi penyalahgunaan dalam kewenangan," kata Chudry di Jakarta, Selasa (17/9).

Begitu pula dalam teori bernegara, kata dia, seharusnya juga tidak boleh ada lembaga yang tidak terbatas. Semua harus ada checks and balances agar apa yang dilakukan sesuai dengan koridor yang sudah disepakati bersama. Dia mencontohkan, terkait fungsi penyadapan yang dimiliki KPK. Penyadapan sebenarnya melanggar hak asasi manusia (HAM), tetapi karena ada suatu kejahatan maka hak tersebut terpaksa harus dilanggar.

"Dalam teori hukum, boleh dilanggar, tetapi itu sangat terbatas dan sangat hati-hati karena ini pelanggaran HAM. Karena itu, pelanggaran hak itu tidak boleh sembarang dipakai dan harus ada checks and balances," ujarnya.

Namun demikian, diakui, belakangan ini terus terjadi pembentukan opini, kalau misalnya KPK hak menyadapnya ini dibatasi, tetapi ada pengawasan, maka itu dianggap sebagai pelemahan. "Ini bukan pelemahan, hanya untuk checks and balances dan jangan sampai disalahgunakan," ucapnya.

Chudry juga menyayangkan adanya komisioner KPK yang mengundurkan diri dan menyerahkan mandat ke Presiden Jokow. Kondisi ini juga merupakan preseden buruk bagi KPK, karena para komisioner sudah disumpah untuk mampu menjalankan amanat selama empat tahun.

Di sisi lain, tentunya upaya mempercepat pelantikan pimpinan KPK juga sulit dilakukan, karena sesuai UU harus bisa memegang amanat selama empat tahun kecuali ada faktor-faktor tertentu yang tidak bisa dihindari, seperti meninggal dunia.

"Mempercepat (pelantikan) itu melanggar UU, karena berdasarkan UU harus empat tahun. Lebih baik diberi Keppres menunjuk pelaksana tugas. Keputusan KPK itu kolektif kolegial. Bagaimana nasib orang-orang yang sudah terkena operasi tangkap tangan, padahal keputusannya ada di pimpinan. Kalau tidak ada (pimpinan), itu terkait nasib orang dan dalam hukum pidana harus ada asas praduga tidak bersalah," ucapnya.

Dengan adanya keputusan mundur dan menyerahkan mandat, Chudry pun menilai komisioner KPK sudah tidak negarawan. Di sisi lain, komisioner juga terkesan mencoba-coba masuk ke ranah politik sebagai imbas dari penolakan pimpinan terpilih.



Sumber: Suara Pembaruan