Keberadaan Dewan Pengawas KPK Dinilai Belum Dibutuhkan

Keberadaan Dewan Pengawas KPK Dinilai Belum Dibutuhkan
Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (ketiga kanan) bersama Pimpinan KPK Terpilih Lili Pintauli Siregar (kiri), Nurul Ghufron (kedua kiri), Ketua KPK terpilih Firli Bahuri (keempat kiri), Alexander Marwata (kedua kanan) dan Nawawi Pomolango disela Rapat Paripurna DPR di Gedung Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019). (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Yeremia Sukoyo / FER Selasa, 17 September 2019 | 15:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum pidana Universitas Parahyangan (Unpar), Agustinus Pohan, menilai, keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) di tubuh KPK belum diperlukan dan justru bisa dapat menjadi bumerang bagi Presiden. Fungsi pengawasan KPK sesungguhnya bisa diserahkan kepada lima komisioner KPK yang bekerja secara kolektif kolegial.

"KPK sebenarnya tidak membutuhkan Dewan Pengawas. Fungsi pengawasan bisa dilakukan Komisioner KPK yang sudah dipilih melalui proses yang cukup ketat, mulai dari Pansel, Presiden dan DPR," kata Agustinus Pohan, Senin (16/9) di Jakarta.

Dirinya mengingatkan, ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan jika pemerintah bersama DPR mengesahkan revisi UU KPK yang memunculkan adanya Dewan Pengawas independen yang dipilih oleh Presiden. Pertama adalah, dengan adanya Dewas, maka kedepannya Presiden menjadi satu-satunya pihak yang bisa dituduh memanfaatkan Dewas untuk menjatuhkan lawan-lawan politik.

"Ketika ada Dewas yang dipilih oleh Presiden, saya yakin nanti isunya Presiden memanfaatkan Dewas untuk menjatuhkan lawan politik. Ini yang harus dipertimbangkan ketika ada Dewas yang dipilih presiden," ucapnya.

Menurutnya, se-independen apapun, KPK memang tetap butuh pengawasan. Terutama pengawasan terhadap kinerja penyidik maupun penyelidiknya di bawah. Namun demikian, fungsi pengawasan tersebut jangan sampai malah diinterpretasikan menjadi pembatasan.

Masalah lain, jika Dewas juga malah dipilih oleh Presiden dan DPR, maka masyarakat akan menganggap KPK sudah dipenuhi oleh unsur dan kepentingan politik yang sewaktu-waktu bisa mengintervensi sebuah keputusan di bidang pemberantasan korupsi.

Selain keberadaan Dewas, diingatkan Pohan, masih ada sejumlah isu lain yang mendapat penolakan cukup keras dari masyarakat. Diantaranya fungsi SP3 dan pengangkatan penyidik KPK

Khusus di bidang SP3, apakah memang KPK membutuhkan wewenang tersebut atau tidak, masih menjadi perdebatan panjang. Dirinya meyakini, ada sejumlah alasan yang menyebabkan selama ini KPK tidak memiliki fungsi SP3.

"Dengan tidak adanya fungsi SP3, tentunya KPK tidak bisa diintervensi untuk menghentikan penyidikan sebuah perkara korupsi. Berbeda dengan kepolisian kejaksaan. Memang wewenang KPK menjadi bertambah, namun kedepannya KPK juga menjadi rawan diintervensi keluarkan SP3 ketika tengah menuntaskan sebuah perkara korupsi," ucap Pohan.

Kemudian di bidang penyidikan, di dalam revisi UU KPK menghilangkan perekrutan penyidik yang diambil dari kalangan independen dan diganti hanya dari kepolisian, kejaksaan dan PPNS yang ahli. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada penyidik independen yang sudah ahli dan bisa direkrut KPK.

"Penyidik ASN itu berada di naungan lembaga kepolisian. Tidak ada penyidik independen yang ahli. Dia harus mendapat pengakuan dahulu dari kepolisian, baru bisa menjadi penyidik pegawai negeri sipil," kata Pohan.

Karena ada begitu banyak persoalan dalam upaya revisi UU KPK, maka dirinya menyarankan sebaiknya KPK, DPR dan pemerintah bisa duduk bersama dan membahas berbagai persoalan tersebut. Jangan sampai malah KPK sendiri selaku user UU malah sama sekali tidak dilibatkan.

"Jika ada yang berteriak KPK jangan seperti LSM, apakah pertanyaannya kemudian DPR dan Pemerintah masih menganggap KPK sebagai salah satu institusi negara. Mengingat, dalam pembahasan revisi UU saja tidak dilibatkan. Coba kalau UU kepolisian direvisi tanpa melibatkan polisi, pasti akan marah. Jadi, sama saja seperti itu," ucap Pohan.



Sumber: Suara Pembaruan