Pimpinan Terpilih Nurul Ghufron Siap Jalankan UU KPK Baru

Pimpinan Terpilih Nurul Ghufron Siap Jalankan UU KPK Baru
Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (ketiga kanan) bersama Pimpinan KPK Terpilih Lili Pintauli Siregar (kiri), Nurul Ghufron (kedua kiri), Ketua KPK terpilih Firli Bahuri (keempat kiri), Alexander Marwata (kedua kanan) dan Nawawi Pomolango disela Rapat Paripurna DPR di Gedung Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / FMB Selasa, 17 September 2019 | 16:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid V terpilih, Nurul Ghufron menyatakan kesiapannya untuk menjalankan revisi Undang-undang KPK yang baru disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (17/9/2019). Nurul Ghufron menyatakan, KPK merupakan lembaga penegak hukum, bukan lembaga pembentuk hukum.

"Saya akan menerima apapun, mau berubah setelah diketok dan menjadi Perppu juga akan kami terima. Mau RUU-nya tetap, tidak berubah juga akan kami terima," kata Nurul Ghufron saat dikonfirmasi awak media, Selasa (17/9/2019).

Nurul Ghufron yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menyatakan, KPK merupakan penegak hukum yang menjalankan UU. Untuk itu, KPK menerima dan menjalankan UU yang telah dibentuk pemerintah dan DPR.

"Jadi saya memandang begini, KPK adalah lembaga negara yang tugasnya di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu posisinya sebagai penegak hukum, maka kami tidak akan masuk pada wilayah-wilayah yang di mana wilayah itu adalah wilayah politis mengenai pembentukkan hukum," katanya.

Pimpinan KPK Jilid IV mengeluh tidak dilibatkan dalam merumuskan RUU KPK. Menanggapi hal ini, Nurul Ghufron mengatakan, KPK sebagai pelaksana UU sudah seharusnya dilibatkan. Namun, sifatnya hanya partisipan bukan pembentuk undang-undang. Apalagi, Nurul Ghufron menyebut Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, RUU KPK justru diusulkan oleh Komisioner KPK sebelumnya pada 2015.

"Pertanyaannya, apakah KPK harus dilibatkan atau tidak? Ya tentu harus dilibatkan. Tetapi, kapasitasnya sebagai partisipan bukan stakeholder. Misalnya, siapapun pemegangnya, misalnya UU Imigrasi, tentu bidang keimigrasian di mintai (pendapat). Nah, tapi positioning-nya hanya sebagai partisipan. KPK pun hsrusnya memang dilibatkan. Nah versinya Pak Arsul Sani mengatakan sudah dilibatkan, karena memang mereka yang mengusulkan. Sudah ada masukan dan pembahasan tinggal kami dengan Presiden. Itu versinya Pak Arsul Sani. Jangan kemudian dikatakan dari saya," katanya.

Hingga berita ini ditulis, Pimpinan KPK Jilid IV belum merespon mengenai langkah DPR mengesahkan UU KPK. Agus Rahardjo, Laode M Syarif, Saut Situmorang maupun Jubir KPK, Febri Diansyah belum menanggapi konfirmasi SP melalui pesan singkat. 



Sumber: Suara Pembaruan