Laode Syarif Tegaskan UU Baru Lemahkan Penindakan KPK

Laode Syarif Tegaskan UU Baru Lemahkan Penindakan KPK
Ketua KPK Agus Rahardjo (keempat kanan) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (ketiga kanan) dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (keempat kiri) memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Jumat 13 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / FMB Selasa, 17 September 2019 | 17:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif angkat bicara mengenai revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK yang telah disahkan Rapat Paripurna DPR, Selasa (17/9/2019). Syarif menyatakan hingga saat ini pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan dan belum menerima secara resmi draf revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK dari DPR maupun pemerintah. Namun, berdasar dokumen yang beredar, Syarif menilai banyak norma dalam UU KPK baru yang melemahkan penindakan Lembaga Antikorupsi.

"Jika dokumen yang kami terima via ‘hamba Allah’ (karena KPK tidak diikutkan dalam pembahasan dan belum dikirimi secara resmi oleh DPR/Pemerintah), banyak sekali norma-norma pasal yang melemahkan penindakan di KPK," kata Syarif saat dikonfirmasi, Selasa (17/9/2019).

Syarif membeberkan sejumlah poin yang bakal melemahkan KPK. Beberapa di antaranya, Komisioner KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum; penyadapan, penggeledahan, penyitaan harus izin dewan pengawas; dewan pengawas diangkat oleh Presiden; komisioner bukan lagi pimpinan tertinggi di KPK serta status Kepegawaian KPK berubah drastis dan harus melebur menjadi ASN.

"Hal-hal di atas berpotensi besar untuk mengganggu ‘independensi’ KPK dalam mengusut suatu kasus," katanya.

Syarif menyatakan, masih banyak poin-poin dalam UU KPK baru yang bakal melemahkan Lembaga Antikorupsi. Saat ini, kata Syarif, pihaknya sedang meneliti detil dari RUU KPK yang telah disahkan DPR.

"Masih banyak lagi detil-detil lain yang sedang kami teliti dan semuanya jelas akan memperlemah penindakan KPK," katanya.

Diketahui, DPR telah mengesahkan Revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dalam Rapat Paripurna, Selasa (17/9) siang. Terdapat tujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah.

Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen. Kedua, pembentukan dewan pengawas. Ketiga, pelaksanaan penyadapan. Keempat, mekanisme penghentian penyidikan. Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum lain. Keenam, mekanisme penggeledahan dan penyitaan, serta ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.



Sumber: Suara Pembaruan