PBNU: Jika Tidak Puas dengan Revisi UU KPK, Silakan ke MK

PBNU: Jika Tidak Puas dengan Revisi UU KPK, Silakan ke MK
Menkumham Yasonna Laoly (tengah), menerima hasil revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas (kedua kiri) disaksikan Menpan RB Syafruddin (kanan) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 17 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / FMB Selasa, 17 September 2019 | 18:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Pengurus Harian PBNU Robikin Emhas mendorong publik menyikapi secara bijaksana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Robikin, pro-kontra atas revisi UU KPK yang sudah disalurkan dengan mekanisme hukum yang berlaku.

"Mari kita akhiri pro-kontra yang ada, dengan menghormati proses legislasi yang kini berlangsung," ujar Robikin kepada Beritasatu.com, Selasa (17/9/2019).

Menurut Robikin, masih terbuka ruang koreksi jika proses revisi UU KPK yang disahkan DPR dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan konstitusi. Menurut dia, salah satu caranya mengajukan uji materi UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jika dinilai tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang dihasilkan bertentangan konstitusi, maka bisa dikoreksi dengan cara mengajukan judicial review ke MK," imbuh dia.

PBNU yakin, baik yang pro maupun yang kontra revisi UU KPK, sama-sama menginginkan Indoneisa jauh lebih baik, maju dan bermartabat. Menurut dia, mereka yang pro-revisi UU KPK menghendaki KPK tidak hanya kuat dan berdaya, namun juga kredibel dan akuntabel, baik secara kelembagaan maupun sistemnya.

"Demikian juga sebaliknya. Mereka yang menolak revisi UU KPK menginginkan KPK kuat dan berdaya, tanpa birokrasi yang panjang. Sekali lagi, saya melihat mereka yang pro maupun kontra memiliki tujuan mulia yang sama. Sudut pandangnya saja yang berbeda," pungkas dia.

Diketahui, DPR RI telah mengesahkan Revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) di ruang paripurna gedung Nusantara II kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (17/9/2019) siang.



Sumber: Suara Pembaruan