PBNU: Jika Tidak Puas dengan Revisi UU KPK, Silakan ke MK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PBNU: Jika Tidak Puas dengan Revisi UU KPK, Silakan ke MK

Selasa, 17 September 2019 | 18:24 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Pengurus Harian PBNU Robikin Emhas mendorong publik menyikapi secara bijaksana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Robikin, pro-kontra atas revisi UU KPK yang sudah disalurkan dengan mekanisme hukum yang berlaku.

"Mari kita akhiri pro-kontra yang ada, dengan menghormati proses legislasi yang kini berlangsung," ujar Robikin kepada Beritasatu.com, Selasa (17/9/2019).

Menurut Robikin, masih terbuka ruang koreksi jika proses revisi UU KPK yang disahkan DPR dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan konstitusi. Menurut dia, salah satu caranya mengajukan uji materi UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jika dinilai tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang dihasilkan bertentangan konstitusi, maka bisa dikoreksi dengan cara mengajukan judicial review ke MK," imbuh dia.

PBNU yakin, baik yang pro maupun yang kontra revisi UU KPK, sama-sama menginginkan Indoneisa jauh lebih baik, maju dan bermartabat. Menurut dia, mereka yang pro-revisi UU KPK menghendaki KPK tidak hanya kuat dan berdaya, namun juga kredibel dan akuntabel, baik secara kelembagaan maupun sistemnya.

"Demikian juga sebaliknya. Mereka yang menolak revisi UU KPK menginginkan KPK kuat dan berdaya, tanpa birokrasi yang panjang. Sekali lagi, saya melihat mereka yang pro maupun kontra memiliki tujuan mulia yang sama. Sudut pandangnya saja yang berbeda," pungkas dia.

Diketahui, DPR RI telah mengesahkan Revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) di ruang paripurna gedung Nusantara II kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (17/9/2019) siang.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kecelakaan Maut Bus Rosalia, ini Identitas Korban

Ketika di tikungan yang menanjak, bus berjalan dengan kecepatan tinggi lalu hilang kendali.

NASIONAL | 17 September 2019

Anies Harapkan Karhutla Riau Dapat Tertangani

Pengiriman 65 petugas penanganan karhutla merupakan wujud kepedulian masyarakat Jakarta.

NASIONAL | 17 September 2019

Tak Larang Penerbangan Terkait Karhutla, Menhub Ingatkan Utamakan Keselamatan

"Dampak yang paling besar di Kalimantan Barat yaitu di tiga bandara yaitu di Pontianak, Ketapang, dan di Sampas" ujar Menhub Budi, Selasa (17/9/2019).

NASIONAL | 17 September 2019

Pangdam Udayana Lepas Jenazah Aktivis HAM H.S. Dillon

Dillon pernah mendapatkan tanda kehormatan Jasa Bintang Mahaputra Utama.

NASIONAL | 17 September 2019

Kasus Rabies di Bali Butuh Penanganan Serius

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu wilayah 'zona merah' rabies.

NASIONAL | 17 September 2019

Basaria Panjaitan Akan Ikut UU KPK Baru

Terdapat tujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah.

NASIONAL | 17 September 2019

Mantan Dekan FKM Pertanyakan Penyelesaian Kasus Rektor Unsrat yang Mengendap Setahun

Surat Keputusan Rektor Nomor: 1132/UN12/SK/2013 diduga palsu, karena tidak pernah dicatatkan dalam dokumen resmi pada Kemristekdikti.

NASIONAL | 17 September 2019

Laode Syarif Tegaskan UU Baru Lemahkan Penindakan KPK

Syarif menilai banyak norma dalam UU KPK baru yang melemahkan penindakan Lembaga Antikorupsi.

NASIONAL | 17 September 2019

Kabut Asap Mengganas, Menhub: Kami Prihatin

Budi Karya menyebut, per hari ada sampai 30% penerbangan yang harus dibatalkan.

NASIONAL | 17 September 2019

Jembatan Penumpang Dermaga Roro Mengkapan Roboh

BPTD IV meminta ASDP dan operator kapal untuk menghentikan sementara pelayanan penumpang Batam-Mengkaoan, termasuk untuk seluruh penyeberangan roro lainnya.

NASIONAL | 17 September 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS