Moeldoko: Presiden Tak Berubah Soal Komitmen Berantas Korupsi

Moeldoko: Presiden Tak Berubah Soal Komitmen Berantas Korupsi
Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo (dua kanan), ditemani Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri), Sekertaris Kabinet Pramono Anung (dua kiri), dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, saat memasuki lokasi pertemuan dengan TKN di Jakarta, Jumat 26 Juli 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Carlos KY Paath / HA Selasa, 17 September 2019 | 20:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mengubah komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Menurut Moeldoko, Presiden selalu menaruh perhatian serius pada agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Moeldoko berharap agar jangan ada pandangan negatif kepada Presiden.

“Pak Jokowi selaku Presiden sama sekali tidak ada niatan dan sama sekali tidak ingin mencoba untuk melakukan perubahan atas komitmennya untuk memberantas korupsi. Itu harus dipahami semuanya. Jangan ada pandangan-pandangan yang 'Pak Jokowi sekarang berubah'. Tidak. Sama sekali tidak,” tegas Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Moeldoko mengungkap, Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berlaku 17 tahun. Moeldoko optimistis masyarakat Indonesia memahami perlunya penguatan KPK. Moeldoko menuturkan, kritikan dan masukan berasal dari segala penjuru, tak hanya dari pemerintah dan DPR.

“Bukan dari pemerintah, bukan dari DPR saja, tetapi juga dari lapisan masyarakat. Untuk itulah DPR menampung berbagai aspirasi itu. Sebagai bentuk wujud akumulatif dari semua itu adalah proses politik berakhir dan inisiasi dilakukan di DPR untuk direvisi,” jelas Moeldoko.

Dialog dengan KPK
Moeldoko juga angkat bicara mengenai alasan pemerintah tidak mengajak KPK berdialog dalam rangka revisi. Menurut Moeldoko, KPK semestinya tidak bersikeras menjalin komunikasi dengan pemerintah. Apalagi, lanjut Moeldoko, permintaan dialog disampaikan tatkala pemerintah menerima draf RUU KPK dari DPR.

“Jadi sesungguhnya pada awal-awal itu ada inisiasi DPR untuk melakukan revisi KPK, di situ seharusnya seluruh jajaran KPK datang ke DPR. Sehingga proses awal itu berjalan,” demikian mantan panglima TNI tersebut.

“Pada dasarnya Presiden bertemu dengan siapa saja terbuka. bukan hanya dengan KPK. Presiden itu setiap saat menerima tamu dari segala penjuru, oke-oke saja enggak ada masalah, apalagi dari KPK. Presiden tidak ada batasan terhadap siapa yang diterima. Itu harus dipahami.”



Sumber: Suara Pembaruan