UU Baru Diyakini Membuat KPK Makin Kuat Berantas Korupsi

UU Baru Diyakini Membuat KPK Makin Kuat Berantas Korupsi
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan Pandangan Pemerintah menganai RUU KPK Kepada Pimpinan Rapat Paripurna Fahri Hamzah disaksikan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) dua Wakil Ketua DPR Utut Adianto (kiri) dan Fadli Zon (kanan) dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 - 2020, di Kopleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 17 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / AO Rabu, 18 September 2019 | 12:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - DPR melalui rapat paripurna telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/9). Terdapat tujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah.

Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen. Kedua, pembentukan dewan pengawas. Ketiga, pelaksanaan penyadapan. Keempat, mekanisme penghentian penyidikan. Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum lain. Keenam, mekanisme penggeledahan dan penyitaan, dan ketujuh terkait sistem kepegawaian KPK.

Dengan undang-undang yang baru ini, KPK bakal tetap eksis memberantas korupsi. Bahkan, KPK diyakini bakal semakin kuat sebagai lembaga sentral pemberantasan korupsi di Indonesia.

"KPK akan tetap eksis atas pemberantasan korupsi dan berjalan seperti biasanya. Bahkan, KPK diperkuat sebagai sentral kelembagaan pemberantasan korupsi terhadap lembaga sejenis lainnya," kata pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Indriyanto yang juga mantan Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK mengatakan, UU KPK yang baru merupakan kombinasi metode antara penghormatan HAM dengan basis pendekatan rehabilitasi dan konsep akuntabilitas yang berbasis pengawasan terhadap penegakan hukum. Dikatakan Indriyanto, dalam prinsip due process of law, fungsi pengawasan adalah sesuatu kebutuhan sebagai bentuk akuntabilitas dalam penegakan hukum.

"Apalagi bila KPK dianggap sebagai extraordinary state body, maka penghargaan HAM dari penegakan hukum terletak pada fungsi pengawasan dan akuntabilitasnya," kata Indriyanto.

Dengan pemahaman fungsi pengawasan sebagai suatu kebutuhan ini, Indriyanto menilai keliru anggapan sebagian kalangan yang menilai adanya potensi pelemahan dalam UU KPK yang baru. Ditegaskan, fungsi pengawasan justru untuk menghindari stigma abuse of power dari KPK dan meminimalisasi abuse of procedure KPK dalam penegakan hukum.

"Eksistensi Dewan Pengawas (Dewas) yang ketat menjalankan fungsi pengawasan secara administratif diharapkan dapat menutup potensi intervensi dan ini harus diatur pola dan tata kerja Dewas," katanya.

Indriyanto meyakini legalitas KPK tetap terjaga dan tidak akan mati dengan disahkannya UU yang baru. Menurutnya, UU yang baru tidak mengamputasi kewenangan KPK, karena Pasal 12 UU KPK tetap terjaga, bahkan model penguatan UU KPK adalah justru menjaga independensi KPK dari noda-noda kesewenang-wenangan.

"Saya berkeyakinan bahwa legitimasi KPK tetap terjaga dan KPK tidak mati dengan keabsahan revisi UU ini," tegasnya.



Sumber: Suara Pembaruan