Ori Rahman: Revisi UU KPK Tegaskan Arogansi Kekuasaan

Ori Rahman: Revisi UU KPK Tegaskan Arogansi Kekuasaan
Peneliti Cikini Ori Rahman ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Rully Satriadi / RSAT Rabu, 18 September 2019 | 12:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengesahan revisi UU Nomor 30 Tahun  2002 tentang KPK yang berlangsung cepat, dapat menjadi preseden buruk dalam proses legislasi nasional.

“Kami mengkhawatirkan pengesahan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002, mempertegas asumsi masyarakat bahwa semua ini hanya untuk memenuhi selera DPR dan pemerintah yang lagi berkuasa. Pengesahan revisi tanpa mau mendengar masukan dari masyarakat dan tanpa prosedur revisi Undang-Undang secara benar, menunjukkan arogansi kekuasaan,” kata Ori Rahman, peneliti Cikini Studi, di Jakarta, Rabu(18/9/2019).

Dikatakan, kendati gelombang penolakan revisi UU KPK ini tidak semasif sebelumnya, namun bukan berarti masyarakat menerima begitu saja. “Sengaja diburu-buru agar bola salju penolakan revisi, tidak meluas. Tapi, esensinya, ada yang kurang sehat dalam proses yang tergesa-gesa. Seharusnya ada proses review pasal per pasal agar hasil perubahan optimal bagi pemberantasan korupsi di Tanah Air,” kata Ori Rahman yang juga seorang advokat.

Cikini Studi dapat memahami kekecewaan Ketua KPK Agus Rahardjo yang mempertanyakan, proses ketuk palu yang terburu-buru, mengesankan sikap pemerintah yang semakin otoriter.

"Apakah negara ini negara demokrasi atau negara otoriter? Seperti halnya zaman otoriter Orde Baru yang membuat dan mengesahkan Undang-Undang sesuai kemauannya. Persetujuan pemerintah dengan DPR, tanpa mau mendengar masukan dari masyarakat, menunjukkan revisi ini atas inisiatif pemerintah,“ kata Ori Rahman.

Bahkan Penliti Cikini Studi lainnya, Iskandar Zulkarnain mengatakan, revisi ini terang benderang dipaksakan. “Karena revisi ini, tidak masuk Prolegnas. Semakin dibuat semrawut di era disrupsi dan post truth ini, semakin lancar agenda setting terlaksana, ” kata Iskandar Zulkarnain, yang juga dosen Fisip Universitas Sumatera Utara ini.

Dikatakan, asumsi masyarakat yang mengikuti logika berpikir tiga komisioner KPK, yang menyatakan menyerahkan pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo, semakin mendekati nyata. “Janji Pak Jokowi yang akan menguatkan peran KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, hanya pepesan kosong,” tambah Iskandar.

Peneliti Cikini Studi lainnya, Teddy Mihelde Yamin menambahkan, permainan kekuasaan semakin parah. “Seolah-olah apa saja bisa dibuat. Hanya tergantung seperti apa rancangan skenarionya, dan persiapan solusi bila terjadi benturan di tengah masyarakat,” kata Teddy Mihelde Yamin, lulusan Nottingham University, Inggris.



Sumber: BeritaSatu.com