Pasal 37E UU KPK yang Baru Menjaminan Independensi Dewas

Pasal 37E UU KPK yang Baru Menjaminan Independensi Dewas
Hendrawan Supratikno ( Foto: Istimewa )
Yeremia Sukoyo / AO Rabu, 18 September 2019 | 14:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi UU dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9). Setelah disahkan, UU KPK itu selanjutnya disampaikan kembali kepada presiden untuk diberikan nomor dan dimasukan dalam lembaran negara.

Namun, hingga pengesahannya, UU KPK masih menuai polemik. Salah satunya terkait dengan pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas) KPK oleh presiden tanpa melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Ketentuan tersebut dianggap dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh Presiden

Menanggapi hal itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, Rabu (18/9/2019) menjelaskan, jaminan bagi presiden untuk memilih anggota Dewas KPK yang independen dan berintegritas telah diatur dalam Pasal 37E Ayat (9) UU yang baru disahkan itu.

Dalam pasal tersebut disebutkan, "Dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar nama calon (Dewan Pengawas KPK) dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasilan".

Sementara, Pasal 37E Ayat (10) berbunyi, "Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) selesai dilaksanakan".

Kemudian, Pasal 37E Ayat (11) berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah".

Artinya, menurut Hendrawan, ketentuan itu dapat menjamin integritas dan independensi para Dewan Pengawas yang nantinya dipilih dan diangkat presiden, karena lebih dulu perlu mendapat pertimbangan atau konsultasi dari DPR.

"Konsekuensi Pasal 37E Ayat (9), calon dikonsultasikan kepada DPR. Ketentuan lebih lanjut akan diuraikan dalam Peraturan Pemerintah (PP)," kata Hendrawan.

Namun, dirinya belum bisa memastikan apakah konsultasi itu dalam bentuk uji kepatutan dan kelayakan atau hanya sekadar meminta pendapat dari komisi terkait di DPR. Yang jelas, ujarnya, saat ini lebih baik publik menunggu hingga PP-nya dikeluarkan.



Sumber: Suara Pembaruan