Rencana Uji Materi UU KPK, MK Siap Tindak Lanjuti

Rencana Uji Materi UU KPK, MK Siap Tindak Lanjuti
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / YUD Rabu, 18 September 2019 | 15:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) siap menindaklanjuti sesuai dengan hukum berlaku jika ada pihak yang melakukan uji materi revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang baru saja disahkan DPR. MK menilai uji materi UU merupakan langkah konstitusional.

"Ya, langkah itu langkah hukum yang tepat, bermartabat, dan konstitusional. Ketika ada komponen masyarakat menggunakan saluran dan mekanisme yang telah disediakan oleh konstitusi, itu hal biasa saja, walaupun langkah itu layak diapresiasi," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono kepada Beritasatu.com, Rabu (18/9/2019).

Fajar menegaskan MK nantinya akan menyikapi dan memperlakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum acara terhadap uji materi revisi UU KPK tersebut. Dia pun meminta publik ikut memantau dan mengawasi proses di MK jika ada pihak melakukan uji materi revisi UU KPK.

"Kita tunggu saja permohonannya diserahkan ke MK, sekiranya rencana itu benar. Kita ikuti prosesnya, publik silakan turut memantau dan memonitor," imbuh dia.

Fajar menganjurkan agar pengajuan uji materi ke MK sebaiknya dilaksanakan setelah revisi UU KPK yang sudah disahkan diundang-undangkan. Menurut dia, hal tersebut penting agar objek uji materiilnya ada dan jelas.

"Harus diingat, UU tersebut belum diundangkan, belum ada nomor, sehingga secara de jure, pengajuan permohonan tersebut belum ada objectum litisnya," tandas dia.

Lebih lanjut, Fajar pun berharap agar pemohon dan publik bisa menerima apapun putusan MK nantinya atas uji materiil revisi UU KPK.

"Yang pasti, harus dipahami sejak awal, ketika sudah bertekad mengajukan permohonan uji materiil, maka sudah barang tentu pemohon terutama, dan publik pada umumnya, berkewajiban untuk menerima, menghormati, dan melaksanakan apapun yang kelak menjadi putusan MK," pungkas Fajar.



Sumber: BeritaSatu.com