Presiden Bisa Percepat Pelantikan Pimpinan KPK Baru

Presiden Bisa Percepat Pelantikan Pimpinan KPK Baru
Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (ketiga kanan) bersama Pimpinan KPK Terpilih Lili Pintauli Siregar (kiri), Nurul Ghufron (kedua kiri), Ketua KPK terpilih Firli Bahuri (keempat kiri), Alexander Marwata (kedua kanan) dan Nawawi Pomolango disela Rapat Paripurna DPR di Gedung Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yeremia Sukoyo / JAS Rabu, 18 September 2019 | 15:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - DPR telah memilih lima Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, masing-masing Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, serta Nurul Ghufron. Kelimanya pun telah ditetapkan dalam rapat paripurna masa persidangan VIII DPR Tahun 2019-2020 di Kompleks MPR/DPR, Jakarta.

Setelah ditetapkan dalam rapat Paripurna, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai bisa mempercepat pelantikan pimpinan KPK yang baru. Di sisi lain juga meminta DPR memberhentikan pimpinan KPK yang lama.

"Presiden dapat meminta pertimbangan para pembantunya dan DPR untuk memberhentikan pimpinan KPK yang sekarang, dan melantik pimpinan KPK yang baru terpilih. Ini demi kesetabilan publik yang semakin hari semakin gaduh dan butuh kepastian," kata ahli hukum Bambang Saputra, Rabu (18/9/2019) di Jakarta.

Terkait pelantikan, menurut Bambang idealnya memang harus mengikuti aturan. Mengenai sikap mengembalikan mandat kepada presiden yang dilakukan oleh para pimpinan KPK, sebaiknya dipertegas secara konstitusi. Karena secara konstitusi presiden bukanlah pihak yang memberikan mandat kepada mereka.

"Sikap pengembalian mandat yang ditempuh para pimpinan KPK merupakan celah hukum yang dibuat oleh mereka sendiri. Dapat ditafsirkan mengundurkan diri secara bersama-sama karena adanya pernyataan pengembalian mandat," ujarnya.

Dikatakan, pimpinan KPK yang selama ini dianggap bekerja secara profesional tentunya tetap mengutamakan kepentingan publik. Namun yang terjadi saat ini justru mengorbankan publik. Karena itu dapat dianggap bahwa KPK sudah tidak dapat lagi bekerja profesional dan efektif sehingga dapat diberhentikan.

"KPK bekerja harus tunduk pada aturan, bukan mengurusi aturan yang bukan wewenangnya. KPK adalah pengguna undang-undang dan bukan pembuat. Karenanya KPK tidak perlu melakukan manuver politik dengan cara-cara yang melanggar etis," ucap Bambang.

Atas dasar itu, demi kepentingan publik yang lebih luas maka presiden dengan meminta pertimbangan para pembantunya dan DPR dapat memberhentikan pimpinan KPK saat ini dan melantik pimpinan KPK periode 2019-2023 yang baru terpilih.



Sumber: Suara Pembaruan