Presiden Bisa Percepat Pelantikan Pimpinan KPK Baru
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Presiden Bisa Percepat Pelantikan Pimpinan KPK Baru

Rabu, 18 September 2019 | 15:41 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - DPR telah memilih lima Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, masing-masing Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, serta Nurul Ghufron. Kelimanya pun telah ditetapkan dalam rapat paripurna masa persidangan VIII DPR Tahun 2019-2020 di Kompleks MPR/DPR, Jakarta.

Setelah ditetapkan dalam rapat Paripurna, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai bisa mempercepat pelantikan pimpinan KPK yang baru. Di sisi lain juga meminta DPR memberhentikan pimpinan KPK yang lama.

"Presiden dapat meminta pertimbangan para pembantunya dan DPR untuk memberhentikan pimpinan KPK yang sekarang, dan melantik pimpinan KPK yang baru terpilih. Ini demi kesetabilan publik yang semakin hari semakin gaduh dan butuh kepastian," kata ahli hukum Bambang Saputra, Rabu (18/9/2019) di Jakarta.

Terkait pelantikan, menurut Bambang idealnya memang harus mengikuti aturan. Mengenai sikap mengembalikan mandat kepada presiden yang dilakukan oleh para pimpinan KPK, sebaiknya dipertegas secara konstitusi. Karena secara konstitusi presiden bukanlah pihak yang memberikan mandat kepada mereka.

"Sikap pengembalian mandat yang ditempuh para pimpinan KPK merupakan celah hukum yang dibuat oleh mereka sendiri. Dapat ditafsirkan mengundurkan diri secara bersama-sama karena adanya pernyataan pengembalian mandat," ujarnya.

Dikatakan, pimpinan KPK yang selama ini dianggap bekerja secara profesional tentunya tetap mengutamakan kepentingan publik. Namun yang terjadi saat ini justru mengorbankan publik. Karena itu dapat dianggap bahwa KPK sudah tidak dapat lagi bekerja profesional dan efektif sehingga dapat diberhentikan.

"KPK bekerja harus tunduk pada aturan, bukan mengurusi aturan yang bukan wewenangnya. KPK adalah pengguna undang-undang dan bukan pembuat. Karenanya KPK tidak perlu melakukan manuver politik dengan cara-cara yang melanggar etis," ucap Bambang.

Atas dasar itu, demi kepentingan publik yang lebih luas maka presiden dengan meminta pertimbangan para pembantunya dan DPR dapat memberhentikan pimpinan KPK saat ini dan melantik pimpinan KPK periode 2019-2023 yang baru terpilih.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polda Jatim Gelar Perkara untuk Terbitkan DPO Veronica Koman

Setelah DPO diterbitkan, Polda Jatim akan mengeluarkan red notice.

NASIONAL | 18 September 2019

47 Rumah Aman Kemsos Siap Layani Korban Asap

Hingga kemarin, rumah aman yang dibentuk di Riau sudah melayani 58 korban asap rawat jalan dan dua keluarga di Panti Sosial Bina Remaja Anak yang membutuhkan.

NASIONAL | 18 September 2019

Rencana Uji Materi UU KPK, MK Siap Tindak Lanjuti

MK menilai uji materi UU KPK merupakan langkah konstitusional.

NASIONAL | 18 September 2019

Gubernur Kepri Rekomendasi Libur Sekolah

Pemkab dan pemkot di Kepulauan Riau direkomendasikan untuk meliburkan sekolah karena kabut asap.

NASIONAL | 18 September 2019

PSI Kritisi Pasal Penodaan Agama di Revisi KUHP

Jika penilaian dapat dilakukan hanya didasarkan pada perasaan beragama orang per orang, jelas ini akan melahirkan tafsir subjektif.

NASIONAL | 18 September 2019

Pasal 37E UU KPK yang Baru Menjaminan Independensi Dewas

Independensi Dewas dijamin, karena lebih dulu perlu mendapatkan pertimbangan atau konsultasi dari DPR.

NASIONAL | 18 September 2019

230 Orang Jadi Tersangka Karhutla, Termasuk Direktur Korporasi

“Sebagian besar kasus itu sudah naik ke penyidikan dan untuk tersangka yang sudah dilimpahkan tahap dua masih 22 kasus,” kata Dedi Prasetyo.

NASIONAL | 18 September 2019

Ini Tanggapan Anies soal Satgas Karhutla DKI Ditolak Riau

Untuk penempatan personel diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan BNPB.

NASIONAL | 18 September 2019

PSI: Penjarakan Pelaku Kebakaran Hutan

Denda yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan kepada yang bersalah dalam kasus-kasus kebakaran di masa lalu harus dieksekusi sesegera mungkin.

NASIONAL | 18 September 2019

Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad Gelar Donor Darah di Perbatasan RI-PNG

Selain tugas pokok menjaga perbatasan, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 411/Pandawa Kostrad selalu berinovasi mengadakan kegiatan positif untuk masyarakat.

NASIONAL | 18 September 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS