Menkumham: Pembentukan Dewan Pengawas KPK Ada di Presiden

Menkumham: Pembentukan Dewan Pengawas KPK Ada di Presiden
Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan pandangan akhir pemerintah terhadap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 17 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Hotman Siregar / YUD Rabu, 18 September 2019 | 16:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menngatakan, pembentukan Dewan Pengawas KPK sesuai UU KPK yang baru ada di tangan Presiden. Pembentukan Dewan Pengawas KPK tak perlu melalui proses pemilihan di DPR.

"Tetap kewenangan presiden menunjuk dewan pengawas tetap kewenangan presiden. Hanya untuk pertama kali ini dia ditunjuk sepenuhnya oleh presiden supaya cepat," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Yasonna menjelaskan, komisioner KPK tak lama lagi akan masuk dalam transisi. Dengan begitu, saat nanti komisioner yang baru dilantik badan pengawasnya sudah terbentuk.

Alternatif lain, kata Yasonna, pembentukan dewan pengawas ini akan melalui proses seleksi pansel. Namun, semua itu diserahkan sepenuhnya kepada presiden.

"Terserah presiden, kalau presiden menganggap bahwa itu masih bisa, silakan. Tetapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden, yang nanti pada periode berikutnya, tetap sepenuhnya kewenangan presiden menunjuk yang 5 itu, tetapi melalui mekanisme Pansel. Setelah ada hasil pansel, presiden mengkonsultasikan hasil pansel ke DPR," ucapnya.

Nantinya, sambung dia, DPR hanya sifatnya konsultasi dari hasil seleksi Pansel. Berbeda dengan komisioner KPK dipilih oleh DPR.



Sumber: Suara Pembaruan