KPK Segera Periksa Imam Nahrawi Sebagai Tersangka

KPK Segera Periksa Imam Nahrawi Sebagai Tersangka
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (tengah) bersiap menjadi saksi dalam sidang suap dana hibah dari pemerintah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/7/2019). Dalam sidang tersebut mereka memberikan keterangan saksi untuk terdakwa Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora Mulyana, serta staf Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanta. ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Fana Suparman / YUD Rabu, 18 September 2019 | 18:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal segera memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah pemerintah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kempora dan dugaan penerimaan gratifikasi. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyatakan, kepastian pemeriksaan perdana Imam Nahrawi sebagai tersangka bakal segera dijadwalkan tim penyidik.

"Segera (memeriksa Imam Nahrawi sebagai tersangka). Tanggalnya berapa, tim penyidik yang memanggil," tegas Alex di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Tidak tertutup kemungkinan usai pemeriksaan perdana nanti, tim penyidik bakal menahan politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut. Hal ini lantaran KPK telah lebih dulu menahan asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum yang juga menyandang status tersangka kasus suap dana hibah KONI. Miftahul diketahui telah ditahan di Rutan Gedung KPK usai diperiksa pada Rabu (11/9/2019) pekan lalu.

Diketahui, KPK menetapkan Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kempora dan penerimaan gratifikasi. Penetapan tersangka terhadap Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum ini merupakan pengembangan kasus dana hibah KONI yang telah menjerat Sekjen KONI, Ending Fuad Hamidy; Bendum KONI, Jhonny E Awuy; Deputi IV Kempora, Mulyana; Pejabat Penbuat Komitmen di Kemenpora, Adhi Purnomo dan staf Kemenpora, Eko Triyanto.

Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum diduga menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar dalam rentang 2014-2018. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam Nahrawi diduga juga meminta uang sejumlah total Rp 11,8 miliar. Dengan demikian, Imam diduga menerima Rp 26,5 miliar yang diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kempora tahun anggaran 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Imam dan Miftahul Ulum disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan