Masyarakat Sipil Segera Ajukan Uji Materi Revisi UU KPK ke MK

Masyarakat Sipil Segera Ajukan Uji Materi Revisi UU KPK ke MK
Sejumlah aktivis menggelar aksi pemakaman KPK di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Fana Suparman )
Yustinus Paat / FMB Rabu, 18 September 2019 | 21:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Charles Simabura, mengatakan pihaknya bersama masyarakat sipil berencana mengajukan uji materi atas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pihaknya, kata Charles, melakukan uji materi jika hasil revisi UU KPK sudah diundangkan.

"Kami tunggu nomornya (nomor UU) dulu. Kalau saat ini kan nomornya belum ada. Tetapi kami lagi siapkan. Kami positif ajukan uji materi," ujar Charles di Kantor KoDe Inisiatif, Tebet Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).

Menurut Charles, uji materi tersebut mencakup uji materil dan uji formil. Dua jenis uji materi itu, kata dia, perlu ditempuh sebagai upaya tetap menguatkan pemberantasan korupsi.

"Jika uji formil dikabulkan maka bisa revisi UU KPK membatalkan seluruh aturan tersebut. Sementara itu, jika uji materi yang dikabulkan, maka bisa mengubah beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi," jelas Charles.

Lebih lanjut, Charles menegaskan, baik masyarakat sipil maupun KPK, sendiri punya legal standing untuk mengajukan uji materi ke MK. Menurut dia, publik dan KPK merupakan pihak yang dirugikan dengan revisi UU KPK tersebut.

''Nanti kami pilah-pilah mana yang bisa kami uji materi dan mana yang ranahnya KPK untuk ajukan uji materi. Pemohonnya kan bisa dari lembaga negara," pungkas dia. 



Sumber: BeritaSatu.com