Pimpinan Beri Tenggat Sebulan untuk Tim Transisi Kaji UU KPK yang Baru

Pimpinan Beri Tenggat Sebulan untuk Tim Transisi Kaji UU KPK yang Baru
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers mengenai kasus dana hibah Kemenpora kepada KONI di kantor KPK, Jakarta, Rabu 18 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / WBP Kamis, 19 September 2019 | 10:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim transisi mengkaji revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK yang baru disahkan Paripurna DPR pada Selasa (17/9/2019). Pimpinan KPK memberikan waktu sebulan bagi tim transisi menganalisis materi di RUU KPK yang disahkan DPR, mengidentifikasi konsekuensi terhadap kelembagaan, SDM dan pelaksanaan tugas KPK baik di Penindakan ataupun Pencegahan dan unit lain yang terkait, serta merekomendasikan tindak lanjut yang perlu dilakukan secara bertahap pada pimpinan.

"Ada waktu sekitar satu bulan untuk membahas itu semua. Kami harap dalam waktu satu bukan itu sudah ada gambaran dan langkah langkah yang ditentukan," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Pengkajian ini diperlukan lantaran proses bisnis di KPK bakal mengalami perubahan setelah UU yang baru ditandatangani Presiden dan mulai diundangkan.

Terkait status pimpinan KPK misalnya, Pasal 21 ayat (4) UU nomor 30 tahun 2002 menyebutkan Pimpinan KPK merupakan penyidik dan penuntut umum. Namun dalam UU yang baru, Pasal 21 ayat (4) ini dihapus. Pasal 21 dalam UU yang baru juga menyebutkan Dewan Pengawas sebagai organ yang baru. Dengan perubahan regulasi tersebut, bukan tidak mungkin Dewan Pengawas yang nantinya menandatangani surat perintah penyadapan, surat perintah penyidikan. Dengan demikian, Dewan Pengawas yang nantinya ikut gelar perkara. Sementara pimpinan fokus pada bidang pencegahan. "Mungkin itu ada perubahan-perubahan terkait dengan proses bisnis di KPK ya mungkin nanti Komisioner KPK bertugas hanya untuk pencegahan saja mungkin. Mungkin ya nanti kita akan lihat," kata Alexander Marwata.

Berdasarkan rekomendasi hasil pengkajian oleh tim transisi nanti, KPK akan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pimpinan KPK akan menyampaikan kepada Jokowi mengenai perubahan-perubahan proses bisnis di KPK. Hal ini lantaran Presiden yang akan menandatangani dan mengundangkan UU KPK yang baru. Setelah komunikasi ini, KPK menyerahkan keputusannya kepada Jokowi.

"Tentu kami akan mencoba memberikan masukan ke Presiden karena terakhir kan nanti yang tanda tangan kan Presiden terkait apa yang dirasakan dampak dari perubahan ini meski saya tidak tahu keputusan apapun nanti kan terserah Presiden. Kami jsudah berdialog kira-kira dampak terkait revisi UU KPK terhadap KPK seperti apa," kata Alexander Marwata.

Selama tim transisi mengkaji, KPK menjalin koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait. Mengenai perubahaan status kepegawaian misalnya, KPK berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Alex meyakini, perubahan status kepegawaian tak mempengaruhi independensi pegawai KPK dalam menjalankan tugasnya.

"Apakah akan mempengaruhi independensi KPK? Teman-teman, yang dibangun di KPK adalah sistem. Sistem itu yang menbuat KPK menjadi kuat. rasa-rasanya sejauh ini pimpinan tidak pernah melakukan intervensi dalam penindakan yang dilakukan oleh KPK dan saya berharap hal itu akan terus dijaga nilai KPK yang kita pegang selama ini," kata Alexander Marwata.



Sumber: Suara Pembaruan